HARIAN MERAPI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial atau bansos seperti beasiswa dan berbagai bansos dari pemerintah provinsi.
Wacana tersebut mendapat tanggapan serius dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Muhaimin mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh membuat aturan sendiri terkait syarat pembagian bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca Juga: Sidang lanjutan investasi bodong di Pengadilan Negeri Karanganyar, empat saksi dihadirkan JPU
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, merespons rencana kebijakan gubernur Jawa Barat itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Menurut ia, kepesertaan keluarga berencana (KB), termasuk bagi pria, selama ini tidak ada dalam syarat penerimaan bansos.
"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi)," katanya menegaskan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Dedi di Bandung, Senin (28/4), mengatakan rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.
Dedi menekankan bahwa ke depan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.
Baca Juga: Warga Sleman Temukan Mayat Bayi Perempuan di Parit, Polisi Turun Tangan Lakukan Penyelidikan
"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.*
