HARIAN MERAPI - Rapat paripurna DPR telah menyetujui pengesahan RUU perubahan kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun perubahan tersebut baru akan diberlakukan setelah ditandatangani presiden.
Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa.
Baca Juga: Fikomm UMBY Gelar Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ia mengatakan Perubahan Kedua tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE) baru mulai berlaku secara sah usai ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Budi setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna ke-10 dalam masa sidang II periode 2023-2024, langkah selanjutnya untuk UU ITE yang baru resmi berlaku ialah dengan mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan dari Presiden RI.
"Sesuai mekanismenya, Presiden dalam waktu selama-lamanya 30 hari atau 1 bulan untuk menandatangani setelah disetujui DPR. Tadi kan sudah disetujui DPR, nanti artinya tinggal di tanda tangani Pak Presiden," kata Budi .
Baca Juga: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Persada Guna Pasuruan
Budi mengatakan setelah sah ditanda tangani oleh Presiden, nantinya aturan tersebut akan disosialisasikan langsung kepada masyarakat.
Sosialisasi tersebut nantinya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kominfo tapi juga oleh DPR sehingga masyarakat lebih cepat mengenali aturan,baru tersebut.
"Ya nanti disosialisasikan, nanti dari DPR juga ikut sosialisasikan. UU ITE kan barang publik kan," kata Budi.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 di masa Sidang II Periode 2023-2024.
Baca Juga: Amankan 9,89 Gram Sabu, Satnarkoba Polres Sukoharjo Tangkap Dua Residivis Narkoba
Pengesahan itu ditandai dengan pengetokan palu yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus usai para anggota sidang sepenuhnya setuju terhadap RUU tersebut.
Secara keseluruhan, tim Panitia Kerja (Panja) untuk RUU ITE telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan terdapat pada 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.
