HARIAN MERAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman patut bangga terkait penanganan kasus stunting di wilayahnya. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting Sleman mengalami penurunan.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menjelaskan, dari hasil SSGI, penurunan prevalensi stunting di Sleman, dari 16 persen di tahun 2021 menjadi 15 persen di tahun 2022. Sedangkan target tahun 2023 ini diharapkan dapat turun lagi menuju angka 14 persen.
Penurunan prevalensi stunting ini patut diapresiasi sebagai upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, capaian ini semakin memotivasi Pemkab Sleman untuk terus menurunkan angka stunting di Kabupaten Sleman hingga mencapai zero stunting.
Baca Juga: Baru 8 kecamatan Di Pati yang lunas PBB-P2
"Sekarang, prevalensi stunting di Sleman mengalami penurunan. Kita harus terus bekerja keras agar mencapai zero (nol) stunting," kata Kustini saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman di Hotel Prima SR, Jalan Magelang, Kamis (31/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Kustini berharap rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan stunting ini dapat meningkatkan kepedulian, wawasan serta menggerakkan seluruh perangkat daerah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.
Baca Juga: Bank Indonesia masih waspadai ketidakpastian global yang berdampak ke perekonomian domestik
Dia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah berusaha keras hingga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor TPPS ini melibatkan banyak pihak. Menurutnya, keterlibatan seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting khususnya di Sleman.
"Tentunya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak, bekerjasama dalam program ini (percepatan penurunan stunting). Dan program ini akan berhasil jika diselesaikan bersama secara telaten," ujarnya.
Danang juga berharap, dalam rakor TPPS ini dapat menghimpun masukan maupun informasi perkembangan kondisi stunting di masyarakat. Sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
Kepala Bidang (Kabid) K3 DP3AP2KB Sleman, Muhammad Daroji, melaporkan bahwa rapat koordinasi ini diikuti oleh semua unsur TPPS yang terdiri dari Forkompimda, OPD, Panewu, TP PKK, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, koordinator PKB dan organisasi profesi.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan komitmen semua unsur dalam upaya penurunan stunting, serta menyusun rencana tindak lanjut terkait penyelesaian permasalahan stunting di Kabupaten Sleman.*
