HARIAN MERAPI - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia (Apklindo) DIY, menyelenggarakan kegiatan Edukasi Interaktif di Yogyakarta, Rabu (5/11).
Ketua DPP Apklindo DIY Rini Subekti, S.Si mengatakan, pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota terhadap kebijakan perpajakan. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus berkembang.
"Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran agar anggota Apklindo mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan terbaru," kata Rini dalam sambutannya.
Ia mengajak anggota Apklindo selalu update transformasi dan perkembangan sistem perpajakan. Termasuk perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang berpengaruh terhadap bisnis jasa cleaning service.
"Anggota Apklindo untuk terus mempelajari konsep perencanaan pajak yang efektif, legal dan sesuai regulasi untuk meminimalkan resiko perpajakan dan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tenang," jelasnya.
Praktisi dan konsultan pajak Arif Nurman Hakim, SE menyampaikan topik 'Perencanaan Perpajakan Era Coretax System: Strategi & Implementasi Pengelolaan Perpajakan Formal, Material, dan Alternatif Lainnya'.
Menurutnya, transformasi digital perpajakan melalui penerapan Coretax System merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis data.
Sistem ini menuntut wajib pajak, khususnya badan usaha, tidak hanya memenuhi kepatuhan administratif. Tapi melakukan perencanaan pajak yang strategis dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
"Perencanaan perpajakan di era digital bukan hanya tentang efisiensi pembayaran pajak, tapi juga tentang bagaimana perusahaan mampu mengelola risiko," ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan anggota Apklindo DIY memahami arah kebijakan perpajakan nasional. Sehingga mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha secara profesional dan berintegritas. *