Pembangunan Tol Jogja-Solo, Adhi Karya minta dukungan Komisi VI DPR RI terkait permohonan penyertaan modal negara

photo author
- Rabu, 5 Maret 2025 | 16:15 WIB
Pekerja menggunakan alat berat melintasi jalan tol segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024).  (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Pekerja menggunakan alat berat melintasi jalan tol segmen Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

HARIAN MERAPI - PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta dukungan Komisi VI DPR RI terkait permohonan penyertaan modal negara atau PMN.

PNM tersebut digunakan untuk tambahan setoran modal bagi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen.

"Dukungan-dukungan yang kami mohonkan dari Komisi VI DPR RI yaitu pertama, karena kami sempat menyampaikan permohonan PMN untuk tambahan setoran modal bagi Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, karena memang ada perubahan kepemilikan," ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, Adhi Karya membutuhkan suntikan dana pemerintah (PMN) untuk meningkatkan kapasitas ekuitas perseroan.

Baca Juga: Dugaan penyimpangan keuangan, mantan Dirut Percada Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka, ini kasusnya

Adhi Karya memiliki sasaran untuk memenuhi setoran ekuitas pada badan usaha jalan tol (BUJT) Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, meningkatkan proporsi recurring income untuk menciptakan stabilitas pendapatan, dan mengurangi exposure risiko ketergantungan terhadap kontrak pemerintah.

Dukungan yang dibutuhkan berikutnya terkait pencairan termin proyek LRT Jabodebek, yang mana Adhi Karya memiliki tagihan proyek LRT Jabodebek sebesar Rp2,1 triliun.

Jumlah tagihan proyek tersebut bernilai signifikan terhadap kelangsungan tingkat optimalisasi modal kerja Adhi Karya ke depan.

Baca Juga: Walikota Salatiga Beri Hadiah Umroh Marbot Masjid Kumpulrejo di Acara Tarhim di Rumdin

"Kami masih punya tagihan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi. Kami sudah bertemu juga dengan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan sedang mencarikan polanya untuk ini," kata Entus seperti dilansir Antara.

Dukungan lainnya yang dibutuhkan terkait penjaminan pemerintah atas obligasi Adhi Karya.

Dengan tantangan yang dihadapi dalam proses refinancing/reprofiling utang jatuh tempo, penjaminan pemerintah dalam penerbitan surat utang akan membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen utang yang diterbitkan Adhi Karya.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB
X