HARIAN MERAPI - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung langkah pemerintah untuk melobi penurunan tarif dagang dengan AS.
Namun, Ketua Apindo Shinta Kamdani menilai sebelum melakukan negosiasi, pemerintah perlu dengan cermat memahami arah kebijakan dagang Trump saat menjabat nanti, terutama dampaknya terhadap China.
"Tapi saya rasa kita perlu lihat dulu ini bagaimana kebijakan Trump, terutama dengan China ya, dengan China yang kelihatannya akan dikenakan tarif yang tinggi. Nah karena Indonesia kita juga punya surplus, apakah kita juga terimbas juga nih? Ini kita mesti menjadi perhatian kita," ujar Shinta dilansir dari ANTARA usai menghadiri acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1).
Baca Juga: Menunggu aturan Kemkomdigi terkait pemanfaatan AI di Indonesia
Shinta mengakui bahwa ke depannya, para pengusaha Indonesia memang perlu untuk mewaspadai kebijakan proteksionisme Trump.
Meskipun demikian, lanjutnya, penerapan tarif impor AS yang tinggi bukan pertama kali dialami Indonesia. Indonesia sebelumnya juga pernah melobi Pemerintah AS untuk keringanan tarif beberapa produk khusus asal Indonesia.
"Jadi sebelumnya di era Presiden Trump sebelumnya kita sudah mulai menegosiasikan, misalnya seperti Limited Trade Deal. Pada waktu itu kan tujuannya juga untuk special tarif juga ya, untuk produk tertentu, kita pernah ngomong GSP (Generalized System of Preferences) dan lain-lain," jelasnya.
Baca Juga: Huawei Dorong Kolaborasi Ekosistem Konektivitas Melalui Fiberisasi, 5G dan Pembangunan Gigacity
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antara kedua negara.
Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Trump mendatang.
"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan," kata Airlangga.
Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan pajak, Presiden Prabowo Bentuk Komite Transformasi Digital
Ia mengatakan, kerja sama perdagangan Indonesia-AS dapat ditempuh melalui beragam mekanisme, salah satunya lewat perjanjian perdagangan bebas (free trade aggrement/FTA).
Sebagaimana diketahui, Trump akan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025. Merespons hal ini, Airlangga menjelaskan bahwa sebenarnya selama ini AS sudah mengenakan tarif bagi produk-produk impor asal Indonesia seperti fesyen maupun komoditas.
Oleh karena itu, terkait isu tarif dagang yang akan diterapkan AS saat kepemimpinan Trump nanti bukanlah hal baru bagi Indonesia.
