harianmerapi.com - Upaya agar Lionel Messi tetap bertahan di Barcelona masih belum berhenti. Setidaknya ada seorang pendukung Barcelona yang melakukan itu, dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan Prancis dan Komisi Eropa.
Tujuan gugatan itu adalah menghalangi kemungkinan Lionel Messi pindah ke Paris St Germain.
Daro dokumen yang dilihat Reuters, Senin (9/8/2021), menunjukkan gugatan yang dibagikan oleh pengacara seorang pendukung Barcelona bernama Juan Branco mengatakan, bahwa otoritas sepak bola Prancis tak bisa menegakkan aturan financial fair play (FFP) karena malah membantu PSG menjadi kekuatan sepak bola Eropa.
Barcelona, seperti rival utamanya di La Liga, Real Madrid, sepenuhnya dimiliki oleh para penggemar yang membayar iuran yang dikenal dengan "socios".
Baca Juga: Rumah Messi 'Digerudug' Penggemar untuk Perpisahan
Gugatan itu menyebutkan bahwa aturan FFP melarang klub-klub sepak bola top Eropa belanja pemain melebihi total pendapatan mereka, selain menyebut transfer Messike PSG berpotensi melanggar aturan FFP itu.
Eksekutif Uni Eropa membenarkan telah menerima gugatan itu.
"Komisi sedang menilai aduan itu menurut prosedur standarnya," kata seorang juru bicara seperti dikutip Reuters.
PSG dan liga sepak bola profesional Prancis LFP enggan menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Baca Juga: Liverpool Tanpa Andy Robertson di Laga Pembuka
Sam Boor, seorang manajer senior pada divisi bisnis olahraga Deloitte, mengatakan kepada Reuters April lalu bahwa badan sepak bola Eropa UEFA biasanya menyebutkan rasio upah terhadap pendapatan 70 persen harus menjadi batas atas yang ditargetkan klub. Namun sejumlah klub besar mungkin melewati angka itu dan bahkan dalam jangka pendek mungkin melanggar sampai angka 100 persen.
Menurut gugatan itu, setiap transfer Messi dari Barcelona kepada PSG akan menimbulkan distorsi persaingan dengan liga-liga nasional lainnya dan akan merugikan penggemar Barcelona.
Distorsi ini akan mempengaruhi persaingan pasar sepak bola di Uni Eropa, kata gugatan yang diajukan kepada badan eksekutif Uni Eropa. Dan oleh karena itu dikategorikan sebagai bantuan negara yang melanggar hukum.
Baca Juga: PSIS Semarang Ambil Sisi Positif Penundaan Jadwal Liga 1
Komisi Eropa bisa memerintahkan pemerintah-pemerintah anggota Uni Eropa agar mencabut kembali bantuan negara jika terbukti memberikan keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan. *
