Namun, setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang turut berkomunikasi dengan Polri, Budi menyebut Polri siap memberikan izin pelaksanaan liga.
Meski demikian, Budi menyatakan bahwa kompetisi olahraga bisa kembali digelar jika ada kesepakatan bersama yang dilakukan antara Polri, Satgas Covid-19, Kemenpora, dan stakeholder olahraga terkait.
Ia mencontohkan bahwa kondisi serupa juga terjadi saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Meski ada larangan keramaian, namun Pilkada 2020 pada akhirnya lolos dan mengantungi izin sehingga masih bisa dilaksanakan dengan standar-standar tertentu yang telah disepakati antara Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah.
“Pilkada kemarin sudah ada kesepakatan yang dibuat. Kemungkinan ini juga perlu kesepakatan nanti dibuat dari Satgas Covid-19, Kemenpora, KONI, dan cabor ini akan dibahas,” ucapnya.
“Tapi kemungkinan dari pihak Polri saat ini hanya akan memberi izin untuk kegiatan yang tanpa penonton. Jadi tolong kesepakatan ini dibangun seperti Pilkada kemarin akhirnya kan bisa dilaksanakan,” ujar dia menambahkan.
Dia pun meminta kepada operator liga untuk kembali mengajukan surat permohonan kepada Mabes Polri disertai dengan petunjuk teknis serta protokol kesehatan yang akan diterapkan selama kompetisi. Mereka juga perlu melampirkan surat rekomendasi terutama dari Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenpora.
“Larangan bukan harga mati. Ke depan kompetisi olahraga bisa dilaksanakan dengan standar protokol yang ketat,” kata dia.
"Tolong bersurat ke Mabes Polri, mengajukan kegiatan olahraga. Lampirkan persyaratan-persyaratan protokol kesehatan ketat dan dilampirkan pula surat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, rekomendasi KONI dan Menpora, agar nanti dibahas di Mabes Polri," tutur Budi.
