HARIAN MERAPI - Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 yang digelar di Aceh-Sumatera Utara banyak menuai kritik.
Kritik tersebut terlontar akibat buruknya beberapa fasilitas atlet, yang lalu mengundang suara miring mengenai bagaimana dana PON dikelola oleh penyelenggara acara akbar olahraga di Indonesia ini.
Isu seperti itu sendiri sudah klasik karena kerap muncul dalam hampir setiap kali penyelenggaraan PON, termasuk tiga tahun lalu di Papua ketika provinsi ini menggelar PON Ke-20.
Pada 3 September lalu, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan empat tersangka kasus korupsi dana penyelenggaraan PON 2020 yang diadakan setahun lebih lambat akibat pandemi Covid-19 itu.
Baca Juga: Mencicipi martabak piring di Medan, berikut menu, lokasi dan jam bukanya
Keempat orang itu diduga memperoleh keuntungan pribadi dari penyelenggaraan PON Papua. PON edisi kedua puluh itu menghabiskan anggaran sebesar Rp10 triliun.
Sembilan hari kemudian, pada 12 September, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga guna mendalami dugaan korupsi proyek venue PON 2024.
Jika menemukan fakta dan bukti adanya penyelewengan dana PON, kata Jenderal Listyo Sigit, Polri akan menerjunkan penyidik-penyidik guna menyelidiki dugaan korupsi tersebut.
Kembali munculnya kasus dugaan korupsi dalam PON melukiskan adanya kemendesakan untuk membersihkan wajah PON dari noda korupsi dan mismanajemen keuangan.
Baca Juga: Festival Anggrek Vanda tricolor ke-7 siap digelar di Pendopo Ambarrukmo
Dalam kaitan itu, upaya-upaya dini untuk mencegah praktik koruptif terjadi, harus segera dipikirkan.
Salah satu antisipasi yang perlu dipikirkan adalah membuat formula atau mekanisme baru dalam menentukan tuan rumah PON.
Dalam pemahaman ini, penentuan tuan rumah PON harus lebih ketat lagi.
Kalau perlu Indonesia mengadopsi cara badan-badan olahraga dunia, termasuk Komite Olimpiade Internasional dan FIFA, dalam menentukan tuan rumah ajang-ajang besar olahraga seperti Olimpiade dan Piala Dunia.
Baca Juga: Konsisten Menangkan Harda-Danang, Ketua Demokrat Sleman : Akan saya pecat jika tak sejalan partai