HARIAN MERAPI - DPD Partai Golkar DIY menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Hotel Royal Ambarrukmo, Minggu (18/6). Salah satu agenda utama, memilih Ketua DPD Partai Golkar DIY periode 2025-2030.
Hadir dalam Musda XI Ketua Umum Partai Golkar Bahlil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman, dan pengurus DPD dan DPC Partai Golkar se-DIY.
Dalam sambutannya, Sultan berharap ada semangat gotong royong dalam proses pengambilan keputusan di ranah organisasi dan kemasyarakatan. Sehingga Musda ini dapat memperkuat sinergi antarelemen, baik dari pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat.
Baca Juga: Gegara flare, PSS Sleman terancam denda maksimal
Sultan juga menyakini bahwa Musda XI Partai Golkar DIY ini, bakal menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, aspiratif, dan konstruktif.
"Keputusan itu nantinya dapat memperkuat konsolidasi internal sekaligus menjawab tantangan eksternal di era yang terus berubah ini," beber Sultan.
Dalam sambutannya, Sultan mengaku seperti nostalgia kembali. Tapi dengan adanya UU DIY Nomor 13 Tahun 2012, di situ tercantum bahwa Gubernur DIY tidak boleh menjadi kader apalagi pengurus partai politik.
Baca Juga: Suhu capai 45 derajat Celcius, jamaah diingatkan persiapkan fisik jelang puncak haji
"Saya menghadapi bapak-bapak sekalian seperti bernostalgia," ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, mengenai Musda DIY ini adalah musyawarah Partai Golkar di tingkat daerah ke empat. Sebelumnya, Musda yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
"Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di daerah. Minimal ada tiga keputusan, pertama membuat laporan program kerja, membuat rekomendasi baik eksternal maupun internal dan memilih ketua DPD 1," paparnya. *
