HARIAN MERAPI - Terapi perawatan kulit dengan menggunakan metode dermaroller harus dilakukan secara profesional dan ditangani ahli.
Mereka harus memiliki kompetensi di bidang dermatologi atau estetika medis.
Demikian diingatkan dokter spesialis kulit dr. Arini Astasari Widodo, SM, Sp.DVE, FINSDV, saat diwawancarai ANTARA secara daring, Kamis.
Baca Juga: Gerakan boikot munculkan banyak dampak positif bagi perusahaan dalam negeri
Arini, yang bergabung dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski), mengatakan prosedur dermaroller tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
"Jika dilakukan secara agresif atau menggunakan alat yang tidak steril, risiko seperti hiperpigmentasi pasca-inflamasi (PIH), infeksi bakteri, atau trauma epidermal berlebihan dapat terjadi," kata Arini.
Arini menekankan bahwa prosedur medis seperti dermaroller hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berlisensi, seperti dokter umum atau dokter spesialis kulit dan kelamin.
"Sertifikasi kecantikan dari kursus singkat tidak cukup untuk melakukan tindakan medis seperti dermaroller, laser, atau filler," kata Ariani.
Dermaroller merupakan sebuah alat untuk terapi microneedling (jarum mikro) yang semakin populer di kalangan masyarakat yang ingin memperbaiki tekstur kulit, termasuk mengatasi masalah seperti bekas jerawat atau bopeng. Alat itu bekerja dengan menggunakan jarum-jarum mikro di permukaannya.
Saat digulung di kulit, alat itu menciptakan ribuan luka kecil (microchannels) pada lapisan epidermis hingga dermis.
"Mikroluka ini merangsang wound healing response (respons penyembuhan luka), meningkatkan produksi kolagen dan elastin, yang sangat penting untuk memperbaiki tekstur kulit, termasuk atrophic acne scars (bopeng)," kata Arini.
Selain itu, prosedur dermaroller juga dapat meningkatkan penetrasi bahan aktif seperti hyaluronic acid atau vitamin C ke dalam kulit. Sayangnya, banyak masyarakat yang tergiur harga murah dan janji hasil instan memilih klinik tidak resmi untuk melakukan prosedur itu.
Arini menjelaskan hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara tenaga medis profesional dengan praktisi non-medis, dan klinik-klinik ilegal tersebut juga sering mempromosikan layanan secara berlebihan tanpa edukasi tentang risikonya.
