WATES, harianmerapi.com - Rencana pemerintah pusat melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 26 Juli mendatang dengan cepat disikapi daerah. Sebagai langkah awal, Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pariwisata setempat melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 sebagai syarat verifikasi destinasi dan usaha jasa pariwisata sebelum diizinkan kembali buka.
Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Joko Mursito menyampaikan, evaluasi akan dilakukan pihaknya selama dua hari, Jumat-Sabtu (23-24/7). Sasarannya, yakni tujuh ttitik destinasi dan usaha jasa pariwisata di wilayah Nanggulan juga Girimulyo.
"Kita mulai dari lokasi kuliner di Kenteng Nanggulan ke barat, kemudian Kedung Pedut, Goa Kiskendo dan sebagainya. Kalau masih perlu diperpanjang, hari Minggu kita akan kembali terjun ke lapangan," kata Joko dalam acara pelepasan tim evaluasi dan verifikasi di Kantor Dinas Pariwisata Kulonprogo, Jumat (23/7).
Joko menyebut, para pelaku wisata di Kulonprogo sudah cukup lama vakum sehingga pihaknya berupaya menyentuh dengan humanis agar mereka tetap bersemangat. Petugas akan melakukan pengecekan CHSE (Cleanliness atau kebersihan, Health atay kesehatan, Safety atau keamanan dan Environment atau ramah lingkungan) untuk memastikan sarana prasarana di destinasi dan usaha jasa pariwisata. Misalnya, apakah kran air masih berfungsi dengan baik, ketersediaan sabun cukup, serta mendata status vaksinasi para pelaku pariwisata. Dinas akan mendata ulang dan mendorong para pelaku wisata untuk melakukan vaksinasi.
"Tapi kita tidak hanya mendorong penerapan prokes saja, melainkan juga memberikan bantuan masker, sabun cuci tangan dan sapu," imbuh Joko.
Upaya evaluasi dan verifikasi ini, merupakan bentuk kesiapan Dinas Pariwisata dalam menyambut kebijakan pemerintah pusat di akhir penerapan PPKM Level 4. Jika nanti pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada Kulonprogo dengan memperbolehkan destinasi wisata buka secara bertahap, maka para pelaku wisata sudah siap.
Dibukanya destinasi wisata di Kulonprogo diyakini Joko akan berdampak pada geliat usaha jasa pariwisata. Sebab selama ini, tamu-tamu dan wisatawan yang datang ke resto atau rumah makan tidak hanya menikmati hidangan, namun juga menikmati pemandangan sehingga jika hanya diberlakukan take away, mereka cenderung memilih warung makan di sekitar tempat tinggalnya.
"Karena itulah, sebagian besar usaha jasa pariwisata memilih tutup dan melakukan pembenahan seperti memperluas area parkir, mempercantik meja kursi juga menambah peralatan sehingga nanti ketika buka kembali bisa tampil fresh," imbuh Joko.
Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana menambahkan, pihaknya menyerahkan kepada Dinas Pariwisata perihal waktu yang tepat untuk membuka destinasi wisata di wilayah ini. Bahkan menurut Fajar, waktu buka masing-masing destinasi wisata tidak harus sama, tergantung pada kesiapan prokesnya.
"Kalau sudah layak ya dibuka, kalau tidak ya jangan dibuka terlebih dahulu. Kita harus tegas mengingat ini adalah upaya memutus rantai penularan Covid-19. Bahkan jika nanti sudah buka kemudian dalam perjalanannya justru abai prokes, bisa ditutup lagi," katanya.
Fajar berharap, langkah serupa juga segera dilakukan masing-masing OPD di Kulonprogo. Pihaknya tidak ingin kecolongan hingga terjadi penyebaran Covid-19 karena mengabaikan prokes.
"Apalagi, sektor pariwisata menyangkut banyak orang baik dari Kulonprogo maupun daerah luar sehingga harus dipastikan aman. Kami akui, penutupan destinasi wisata sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulonprogo, namun demi kebaikan semua, saat ini lebih diutamakan kesehatan," ujarnya. (Unt)
