ekonomi

Termasuk stimulus untuk ungkit daya beli masyarakat, inilah delapan kebijakan untuk mendorong ekonomi di kuartal I 2025

Senin, 17 Februari 2025 | 18:55 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). ( ANTARA/Mentari Dwi Gayati )

HARIAN MERAPI - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

"Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

Baca Juga: Razman Arif Nasution Ngotot Dampingi Vadel Badjideh yang Telah Jadi Tersangka, Hotman Paris: Sudah Bukan Pengacara

Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

Baca Juga: Vadel Badjideh Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka, Nikita Mirzani: Akhirnya Bisa Tidur Nyenyak

Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

"Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan," kata Prabowo seperti dilansir Antara.(*)

Tags

Terkini

INSTAR Beri Pengakuan atas Praktik Keberlanjutan IFG

Selasa, 16 Desember 2025 | 18:40 WIB