HARIAN MERAPI - Pemerintah tidak melakukan pemangkasan subsidi untuk LPG 3 kg dan tidak ada pengurangan impor gas untuk LPG 3 kg.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi.
"Impor kita sama, bulan lalu, bulan sekarang, 3–4 bulan lalu, sama aja. Tidak ada (pengurangan). Subsidinya pun gak ada yang dipangkas, tetap sama,” ucap Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (3/2/2025).
Pernyataan tersebut sekaligus membantah narasi di media sosial terkait munculnya produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas) yang menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon).
Bahlil juga menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Ia menyampaikan, yang terjadi saat ini adalah transisi dari membeli di pengecer jadi membeli di pangkalan.
“Biasanya (jarak beli) cuma 100 meter bisa dapat LPG pengecer itu, sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 km. Kadang-kadang, tempatnya pun belum tahu,” ucap Bahlil seperti dilansir Antara.
Bahlil menyampaikan sudah memberi arahan agar para pengecer yang sudah memenuhi syarat agar segera dinaikkan statusnya menjadi pangkalan.
Dengan demikian, lanjut Bahlil, pemerintah dapat mengontrol harga jual tabung LPG 3 kg.
“Ini transisi saja sebenarnya. Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres (Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) untuk memperhatikan ini,” ucap Bahlil.
PT Pertamina Patra Niaga juga membantah kabar yang beredar terkait produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas) yang menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon), menyusul dilarangnya penjualan gas melon di pengecer.
Lebih lanjut, merespons foto yang beredar soal tabung LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa gambar tersebut kemungkinan besar diambil pada tahun 2018, ketika Pertamina melakukan uji pasar varian baru elpiji Bright Gas ukuran 3 kg.(*)