Sewindu Keistimewaan DIY, Kemiskinan Masih Tinggi

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY sudah delapan tahun disahkan dan tujuh tahun Yogyakarta mendapatkan alokasi dana keistimewaan (danais). Pada tahun 2020, danais yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp 1,32 triliun.

Hanya saja menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, sejak adanya dana keistimewaan mulai tahun 2013 hingga saat ini belum menyejahterakan rakyat Yogyakarta, bahkan dinilai masih jauh dari harapan.

“Jadi nawaitu awal dari dana keistimewaan itu adalah sepeser (dan atau) serupiah pun yang dikeluarkan dari dais (dana keistimewaan) harus konsekuensinya menyejahterakan masyarakat. Pertanyaannya adalah sudah belum?” ungkapnya, Minggu (30/8) di Yogyakarta.

Dwi menyebut ukuran kesejahteraan dilihat dari penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta. Nyatanya angka tersebut justru masih tinggi yakni di angka 12 persen.

“Harapan kami danais menjadi basis untuk menurunkan angka kemiskinan itu dari 2013 sampai tahun 2020 trennya belum kelihatan,” ungkapnya.

Dwi mengatakan perlunya perubahan perencanaan program pembangunan di Yogyakarta, tentu saja dengan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai basis utama sesuai dengan tujuan UUK itu sendiri.

“Apakah Rp 1,32 triliun tahun ini bisa mengungkit perekonomian menghadapi Covid-19 belum? Harapan kami pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali perencanaan ini sehingga benar-benar berbasis kesejahteraan,” imbuhnya.

Sementara itu, Paniradya Pati, Aris Eko Nugroho dalam pernyataan resminya mengatakan danais yang diterima Yogyakarta sejak 2013 hingga kini mencapai Rp 6,1 triliun. Oleh karena itu, penggunaan danais harus terus disempurnakan. Aris menyebut pada tahun 2021 mendatang akan ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan kepada pemerintah desa atau kelurahan melalui danais. Karenanya, Aris mengungkap diperlukan kolaborasi 5 K di Yogyakarta, yang meliputi Kadipaten, Kasultanan, Kampung, Kampus, dan Keprajan.

“Dengan harapan dana keistimewaan bisa sampai masyarakat,” imbuhnya. (C-4)

Read previous post:
Politik Gentong Babi Terjadi di Pilkada DIY 2020

YOGYAKARTA (MERAPI) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di tiga Kabupaten yakni Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul

Close