309 Rumah Tak Layak Huni di Kota Yogya Diperbaiki Tahun Ini

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Sebanyak 309 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Yogyakarta bakal diperbaiki tahun ini. Perbaikan itu menggunakan dana dari pemerintah pusat dan Pemkot Yogyakarta. Kini proses perbaikan RTLH dalam tahap verifikasi objek sasaran dan kesanggupan melaksanakan pembangunan.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Sigit Setiawan mengutarakan, perbaikan RTLH tahun 2020 dari APBN dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 139 unit dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR ada 150 unit. Sedangkan perbaikan RTLH dengan APBD Kota Yogyakarta sebanyak 20 unit.

“Saat ini dalam tahap verifikasi karena dalam perbaikan RTLH harus jelas status kepemilikan tanahnya. Lokasinya juga harus sesuai tata ruang. Tidak boleh di pinggir sungai,” kata Sigit, Jumat (7/8).

Dia menyampaikan verifikasi itu juga berkaitan dengan kesanggupan warga sasaran penerima bantuan RTLH untuk swadaya membangun kekurangan dari perbaikan. Mengingat bantuan perbaikan RTLH hanya bersifat stimulan senilai Rp 17,5 juta. Nominal bantuan itu dinilai cukup untuk membangun struktur bangunan yang kuat. Tapi untuk membangun semua sampai dinding batu bata diperkirakan tidak cukup, sehingga kekurangannya harus swadaya warga.

Perbaikan 139 unit RTLH dengan DAK tersebar di wilayah Kelurahan Bumijo, Gowongan, Terban, Wirobrajan, Pringokusuman dan Gedongkiwo. Sedangkan perbaikan 150 unit RTLH di Kelurahan Kricak, Karangwaru, Prawirodirjan, Ngupasan, Pandeyan dan Semaki. Untuk perbaikan 20 unit RTLH dengan APBD Kota Yogyakarta di Kelurahan Kadipaten dan Cokrodiningratan.

“Data nama dan alamat sasaran perbaikan RTLH dengan DAK sudah ada. Tinggal nunggu diputuskan dalam Keputusan Walikota yang kini ini sedang diproses di Bagian Hukum,” paparnya.

Dia menjelaskan mekanisme perbaikan RTLH dengan APBN penerima bantuan membuat kelompok untuk membeli material bangunan pada toko bangunan yang sudah memiliki kontrak kerja. Toko bangunan harus menalangi dahulu 50 persen total biaya material yang dibutuhkan untuk perbaikan. Dalam perbaikan RTLH masyarakat akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan. Untuk perbaikan RTLH dengan APBD dilaksanakan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

“Sisa waktu yang ada masih mencukupi untuk perbaikan RTLH. Perkiraan September harus mulai pengerjaan,” tambah Sigit.

Menurutnya perbaikan RTLH harus memenuhi kelayakan struktur bangunan rumah, pencahayaan ventilasi dan sirkulasi. Sampai tahun 2019 total ada 1.081 RTLH yang belum ditangani di Kota Yogyakarta. (Tri)

Read previous post:
Pendaftaran Online Uji KIR Lewat JSS Belum Optimal

Close