Penataan Kawasan Kumuh Berlanjut di Bantaran Winongo

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Penanganan kawasan kumuh di bantaran sungai di Kota Yogyakarta tahun 2020 tetap berlanjut untuk yang bersumber dana dari Bank Dunia yakni di bantaran Sungai Winongo. Sedangkan penanganan kawasan kumuh dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan daerah ditunda karena untuk Covid-19.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan mengatakan, penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo menggunakan dana dari Bank Dunia dengan nilai kontrak sekitar Rp 11 miliar. Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo itu sepanjang sekitar 400 meter kanan dan kiri di wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Pakuncen dan Tegalrejo.

“Tahun ini ada penanganan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo yang memakai dana dari World Bank. Penataan kawasan kumuh dengan dana APBN dan APBD tidak ada, karena ditunda dananya untuk penanganan Covid-19,” kata Sigit, Selasa (14/7).

Ia menyatakan penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo itu mendasarkan perencanaan dari Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Tapi yang melaksanakan lelang dan pejabat pembuat komitmen dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Konsep penataan membuat jalan inspeksi atau lingkungan selebar 3 meter sehingga permukiman harus mundur dengan cara dipangkas sebagian bangunan rumah warga.

“Ada sekitar 20 rumah warga yang harus mundur. Rumah warga dikepras sebagian tapi masih bisa dipakai untuk tempat tinggal warga. Selain jalan lingkungan juga dibangun ipal komunal, jaringan hidran kebakaran seperti penataan kumuh di Muja Muju dan Giwangan yang satu paket dengan dana World Bank,” terangnya.

Dia menyebut pengerjaan penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo kini masih di bawah 30 persen. Sesuai tata kala pengerjaan kawasan kumuh di bantaran Winongo itu selesai pada Mei 2021 karena menggunakan anggaran jamak.

Sedangkan penataan kawasan kumuh dengan dana APBN dan APBD tahun ini yang tertunda ada di wilayah Kampung Karang Kotagede, Sambirejo, Gunungketur, Gowongan, Wirogunan dan Klitren. Penataan kawasan kumuh tersebut akan diusulkan di tahun 2021.

Diakuinya penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong, jalan inspeksi belum bisa menyambung. “Kami prioritaskan penataan kumuh di bantaran pada tanah yang berstatus Sultan Ground dan selama pemangkasan rumah tidak sampai relokasi,” imbuh Sigit.

Secara terpisah Ketua Forum Silaturahmi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong, Purbudi Wahyuni mengutarakan, penataan kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong masih kurang sekitar 2-3 kilometer di wilayah Balirejo utara APY, sisi timur di Warungboto ke utara dan dekat situs Warungboto. Pihaknya mengaku sampai kini masih kesulitan melakukan pendekatan ke masyarakat.

“Kami mengutamakan masyarakat yang sudah siap dulu. Jika tidak siap ya ditinggal. Kalau menunggu nantinya lama,” tandas Purbudi. (Tri)

Read previous post:
Bus Besar Mulai Masuk TKP Senopati

Close