Pengelola Objek Wisata Wajib Lakukan Penilaian Mandiri

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Para pengelola objek wisata (obwis) dan usaha jasa pariwisata di Kota Yogyakarta bakal diwajibkan melakukan penilaian mandiri terkait pemenuhan protokol baru untuk mencegah Covid-19. Penilaian mandiri itu untuk melihat sejauh mana kesiapan pengelola objek wisata dan usaha jasa pariwisata guna beroperasional kembali di masa normal baru.

“Dalam tataran kami nantinya akan mewajibkan objek wisata dan usaha jasa pariwisata untuk melakukan penilaian mandiri. Itu untuk melihat sejauh mana mereka siap,” kata Kepala Bidang Atraksi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Edy Sugiarto, Senin (6/7).

Menurutnya penilaian mandiri wajib dilakukan karena jumlah objek wisata dan usaha jasa pariwisata yang cukup banyak di Kota Yogyakarta. Termasuk mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata. Edy menyampaikan kini standar paremeter penilaian mandiri terkait protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 bagi objek wisata dan usaha jasa pariwisata masih disusun Dinas Kesehatan.

“Kriteria dan parameter penilaian mandiri terkait protokol mencegah Covid-19 nantinya akan kami sampaikan dalam bentuk surat edaran. Minggu ini tahap finalisasi surat edaran,” tambahnya.

Dia menyebut pengelola objek wisata maupun usaha jasa pariwisata bisa mengajukan verifikasi atau tidak. Pengelola objek wisata dan jasa pariwisata yang ingin mendapatkan verifikasi dapat mengajukan ke gugus tugas penangan Covid-19 dan akan dilayani. Tapi tetap harus melakukan penilaian mandiri dahulu.

Sebagai kontrol dari penilaian mandiri terkait penerapan protokol kesehatan, maka akan ada pengawasan dan ancaman sanksi jika pengelola objek wisata dan usaha jasa pariwisata tidak menerapkan protokol kesehatan. Dia menyatakan sanksi sudah jelas diatura dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, pada masa tatanan normal baru.

“Ketika dilakukan monitoring secara acak, mereka harus siap karena akan ada sanksi bagi usaha atau penyelenggara yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sesuai perwal 51 ada sanksi teguran, tertulis, penghentian sementara hingga penutupan,” terang Edy.

Sementara itu Ketua Kampung Wisata Taman Sari Ibnu Titianto mengatakan, rencananya pada Rabu (8/7) Kampung Wisata Taman Sari mulai dibuka kembali. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kraton Yogyakarta untuk meminta izin terkait pembukaan kembali Taman Sari dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah Covid-19. Rencananya juga akan diterapkan pencatatan menggunakan QR Code, tapi masih menunggu dari Pemkot Yogyakarta.

Dia menuturkan, keputusan untuk membuka kembali Kampung Wisata Taman Sari karena selama 4 bulan ini banyak warga di kampung yang menggantungkan hidup dari pariwata tidak ada pemasukan. (Tri)

 

Read previous post:
Inovasi PanganKu Ditargetkan Masuk Lima Besar KIPP 2020

Close