PT Tarumartani Siap Kelola Cadangan Pangan DIY

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Pemda DIY menunjuk PT Tarumartani sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Secara garis besar, PP tersebut mengatur cadangan pangan pemerintah pusat maupun daerah, penganekaragaman pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan kesiapsiagaan terhadap krisis pangan termasuk distribusi pangan.

Direktur PT Tarumartani, Nur Achmad Affandi mengatakan kesanggupan menyimpan cadangan pangan sesuai perintah Gubernur DIY dan tanpa berbayar.

“Karena pernah dititip ke BUMN itu berbayar maka sekarang pindah BUMD,” ungkapnya, Kamis (2/7).

Karena tidak berbayar, pihaknya meminta izin untuk memutar stok yang tidak digunakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat bersama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Kami memohon izin selama stok sebagian tidak digunakan, itu kami putar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bersama-sama dengan gapoktan,” imbuhnya.

Dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mulai melibatkan gapoktan dengan harapan cadangan pangan tersebut dapat memberdayakan petani. Meski begitu PT Tarumartani sejauh ini hanya bertugas mengelola cadangan pangan saja.

“Terus terang kami baru diberi tugas untuk menyimpan cadangan makanan saja. Mengelola dari hulu ke hilir itu belum ada,” ungkap Nur.

Padahal menurut Nur, dalam mengelola pertanian tidak terbatas pada pemberdayaan petani saja, perlu mengintegrasikan pengelolaan dari hulu ke hilir. Sehingga dibutuhkan kewenangan penuh dari pemerintah daerah.

“Tarumartani siap bila dikasih kewenangan, sudah ada contoh BUMDnya DKI Jakarta mengelola pangan dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menjelaskan selain untuk mengoptimalkan aset, PT Tarumartani perlu diberikan kewenangan dalam pengelolaan ketahanan pangan. “Supaya bisa optimal mengelola ketahanan pangan hulu hingga hilir,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi B segera mengundang pemerintah daerah dan pihak terkait guna memberikan kewenangan pada PT Tarumartani agar bisa bekerja optimal.

“Kalau konsep hulu hingga hilir jadi produksi sampai kepada pemasaran harus dikelola secara komprehensif. Kalau tidak, petani tidak akan produksi karena dia tidak punya pasar,” jelasnya. (C-4)

Read previous post:
Platform Belajar Online Diuji Coba di SMPN 4 Yogya

Close