Protokol Normal Baru di Yogya Memuat Sanksi Tegas

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 30 Juni akan digunakan Pemkot Yogyakarta untuk pemulihan kesehatan kasus Covid-19 dan persiapan menuju normal baru. Protokol baru ini juga akan memuat sanksi tegas bagi pelanggar.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (28/5), mengutarakan, Pemkot Yogyakarta mulai menyusun protokol baru di tempat-tempat publik seperti sekolah, tempat ibadah, mal dan lainnya. Penyusunan ditargetkan selesai minggu ini hingga depan.

“Setelah protokol baru selesai disusun akan diterapkan dengan berbagai macam tata cara, pengawasan serta sanksi-sanksinya,” ujar Wakil Walikota Yogyakarta itu.

Menurutnya protokol baru itu penting karena pada masa persiapan menuju normal itu beberapa aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akan diizinkan beroperasional kembali secara bertahap. Para pengelola tempat-tempat publik, aktivitas sosial dan ekonomi diminta memenuhi semua persyaratanan protokol baru dahulu.

Dicontohkan protokol baru pada pendidikan sekolah dengan mengatur kegiatan belajar mengajar di kelas secara bergantian. Mengingat dalam satu kelas jumlah rombongan belajar bisa mencapai sekitar 36 siswa. Termasuk mengkaji tempat ibadah untuk beroperasional kembali dengan protokol baru. Namun protokol lama seperti mencuci tangan pakai sabun dan pakai masker harus tetap dijalankan.

“Apakah separoh siswa dalam kelas masuk hari ini dan sebagian hari berikutnya. Cara lainnya bisa diatur kelas satu masuk hari dan besoknya kelas dua masuk. Ini salah satu upaya agar tidak banya kerumunan. Tempat ibadah seperti masjid misalnya ada wacana bisa digunakan lagi untuk Salat Jumatan dulu atau Magrib dulu. Ini masih kami kaji,” jelas Heroe.

Dia menyampaikan protokol baru itu disusun menjadi transisi menuju normal baru dan normal. Protokol baru itu mengedepankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta tidak akan mengizinkan aktivitas sosial dan ekonomi beroperasional kembali jika protokol baru tidak dipenuhi. Pasalnya jika salah memperlakukan protokol baru bisa menjadi malah membesar dan pembatasan sosial berskala besar.

“Setiap pengelola tempat umum dan masyarakat harus disiplin dengan protkol baru agar tidak ada gelombang baru Covid-19,” tandasnya. (Tri)

Read previous post:
Pangdam Diponegoro: Protokol Kesehatan Secara Ketat Harus Dijalankan

Close