Legalitas Dijamin, Warga Yogya Bisa Cetak Sendiri Dokumen Kependudukan

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Warga Kota Yogyakarta kini bisa mencetak dokumen kependudukan secara mandiri khusus untuk kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan surat pindah. Meskipun dicetak sendiri oleh warga, tapi legalitas keabsahan dokumen dijamin lewat tanda barcode.

“Untuk mengurangi intensitas orang datang mengambil dokumen ke Disdukcapil saat wabah Covid-19, maka pencetakan dokumen kependudukan bisa secara mandiri,” kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo, Rabu (27/5).

Bram menjelaskan, dokumen kependudukan dapat dicetak secara mandiri setelah warga mengajukan permohonan atau mengurus dokumen secara online di Jogja Smart Service (JSS) maupun layanan Whatsapp (WA). Setelah itu Disdukcapil akan memproses dan dokumen kependudukan yang sudah jadi akan diserahkan dalam bentuk file pdf ke email atau nomor WA pemohon.

“Makanya saat pemohon mengajukan pengurusan dokumen kependudukan secara online kami minta konfirmasi email yang aktif untuk mengirim dokumen yang sudah jadi,” tambahnya.

Ia menyatakan, pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri itu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk cetak KK, akta kelahiran dan akta kematian harus menggunakan kertas ukuran A4 dengan berat 80 gram. Jika masyarakat tidak bisa mencetak mandiri, maka tetap akan dilayani cetak di Disdukcapil Kota Yogyakarta.

“Cetak mandiri ini pilihan bagi masyarakat. Jika tidak bisa kami tetap layani cetak di Dindukcapil. Tapi juga dengan kertas A4. Kami tidak pakai kertas sekuriti lagi karena bagian dari penghematan anggaran dan program go digital,” papar Bram.

Dia menyebut cetak mandiri dokumen kependudukan itu sudah berlaku sejak pertengahan Mei 2020 dan sampai kini sudah ada 20 pemohon. Semua pemohon itu tidak ada yang meminta dicetakkan di Disdukcapil. (Tri)

Read previous post:
Akibat Pandemi Corona, 4.044 Pekerja di Kulonprogo Dirumahkan

WATES (HARIAN MERAPI) - Sebanyak 4.044 pekerja di Kabupaten Kulonprogo dirumahkan dan menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan tempat

Close