Anggaran Rp 104 Miliar Direalokasi, Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Yogya Ditunda

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD Kota Yogyakarta tahun 2020 dipastikan ditunda. Pasalnya Pemkot Yogyakarta melakukan realokasi dan pemfokusan kembali anggaran untuk penanganan Covid-19.

Realokasi anggaran dari rencana kegiatan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yoyakarta mencapai sekitar Rp 104 miliar. “Cukup banyak kegiatan yang ditunda karena anggaran direalokasi dan refocusing di PUPKP sementara ini kurang lebih Rp 104 miliar,” kata Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Hari Setyowacono, Kamis (16/4).

Hari menjelaskan, realokasi anggaran fisik di PUPKP senilai Rp 104 miliar itu dari APBD Kota Yogyakarta. Jumlahnya mencapai hampir separoh dari total alokasi belanja langsung di Dinas PUPKP tahun 2020 yang mencapai Rp 242 miliar. Alokasi total itu termasuk dana keistimewaan yang dikelola PUPKP Kota Yogyakarta dan Rp 18,1 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Tapi kegiatan dengan DAK juga dibatalkan dari pemerintah pusat.

Dia menjelaskan realokasi anggaran yang berdampak pada penundaan kegiatan fisik itu tersebar di bidang bina marga, gedung, sumber daya air, permukiman dan penerangan jalan umum. Namun pihaknya memastikan dalam melakukan realokasi anggaran melihat skala prioritas sehingga tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan fisik yang ditunda melihat skala prioritas. Jika ditunda nantinya tidak berefek besar mengganggu pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.

Beberapa kegiatan fisik yang ditunda di antaranya rehabilitasi Kantor Kelurahan Wirobrajan. Menurutnya kondisi Kantor Kelurahan Wirobrajan dari sisi fungsi saat ini masih bisa digunakan, sehingga bisa ditunda. Ada juga proyek bangunan sekolah yang menambah beberapa ruang penunjang, ditunda. Tapi tambahan itu bukan kebutuhan ruang pokok sekolah.

“Kegiatan peningkatan jalan ditunda seperti peningkatan Jalan Gedongkuning. Peningkatan penerangan jalan umum dari smart ke LED juga ditunda karena masih bisa berfungsi menyala. Yang tidak mendesak kebutuhanan ditunda dulu,” papar Hari.

Sementara pada bidang saluran air hujan, proyek yang ditunda di antaranya pembangunan talut dan peningkatan saluran air hujan yang masih berfungsi sistemnya. Sedangkan bidang permukiman beberapa proyek yang tidak bersentuhan dengan masyarakat bisa ditunda misalnya pembangunan limbah komunal dan sambungan rumah.

“Dalam realokasi anggaran kami komunikasi dengan BPKAD dan Bappeda karena kebutuhan untuk penanganan Covid-19 cukup banyak dan dinamis. Harapannya kalau kondisi sudah berjalan normal, kegiatan-kegiatan fisik yang ditunda bisa menjadi prioritas di tahun 2021,” jelasnya. (Tri) 

Read previous post:
Stok Menipis, Layanan Kebutuhan Darah Terancam Terganggu

Close