Kritis Menjawab Digitalisasi Politik

UMBULHARJO (MERAPI) – Digitalisasi politik harus ditandingi dengan politisasi digital agar perangkat teknologi ini tidak dilembagakan menjadi teknokrasi yang dapat mereduksi dan memecah segala aspek kehidupan manusia. Para sarjana ilmu politik pemerintahan tidak boleh mudah terkejut dan menjadikan digitalisasi sebagai berhala, namun harus kritis terhadap hal tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Sutoro Eko pada pembukaan International Conference On Advance Government and Political Sciences (ICAGPS) 2019 dari program studi Ilmu Pemerintahan yang digelar 25-26 Oktober 2019 di Gedung Soetopo Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Konferensi Internasional ini dihadiri 77 orang dari tujuh negara yang terdiri dari Indonesia, Australia, Malaysia, Korea, China, Iran, Filipina, dan Perancis.

Sutopo menyebutkan tiga kata kunci dalam penyelenggaraan konferensi tersebut, yaitu politik-pemerintahan, komunikasi dan community development yang mengacu pada advances yang dimaknai sebagai digitalisasi oleh kaum neoliberal. Terdiri dari data, informasi, media, teknologi, ekonomi digital, masyarakat digital, politik digital maupun pemerintahan digital.

Perangkat digital sendiri ibarat pedang bermata dua, dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pada jalannya pemerintahan mengingat efisiensi dan kecepatan data, namun juga dapat melemahkan sistem dan memecah belah persatuan dengan persebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan diterima secara mentah-mentah.

Diharapkan ICAGPS 2019 menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat, benar dan merakyat, dapat menjadi fasilitator bagi para ilmuwan politik, pemerintahan, dan sosial di Indonesia melalui pemikiran dan hasil riset yang akan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. (C-4)

Read previous post:
KOTA YOGYA GALAKKAN ‘GEBYUR’-Ajak Warga Konsumsi Buah dan Sayur

UMBULHARJO (MERAPI) - Angka konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia, termasuk Yogya masih rendah. Untuk itu Pemkot Yogyakarta meluncurkan Gerakan

Close