LPG BERSUBSIDI MASIH DISALAHGUNAKAN-Rumah Makan Besar Nekat Pakai Gas Melon

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Penggunaan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg di Kota Yogyakarta masih disalahgunakan. Hasil inspeksi mendadak ditemukan beberapa rumah makan besar menggunakan gas melon yang seharusnya untuk keluarga miskin.

“Kami lakukan sidak ke tempat kegiatan usaha makan hasilnya ada yang menggunakan gas 3 kg. Bahkan ada yang punya sampai puluhan tabung gas 3 kg,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono, Selasa (20/8).

Dari hasil pengawasan Disperindag dangan Pertamina dan Hiswana kemarin, ditemukan rumah makan lesehan ternama di Jalan Dr Sutomo yang menggunakan 7 tabung gas 3 kg. Rumah makan lainnya di Jalan Dr Sutomo juga ditemukan memakai sebanyak 46 tabung gas 3 kg. Sebagian usaha makanan lain di Jalan Sudirman sudah menggunakan tabung gas nonsubsidi 12 kg.

“Kami berikan pembinaan ke pengelola usaha agar tidak menggunakan gas bersubsidi 3 kg. Kami juga lakukan eksekusi penukaran tabung gas melon dengan tabung nonsubsidi 5,5 kg langsung di tempat,” terangnya.

Dia menjelaskan mengacu Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 510/0086 tahun 2018 tentang pengendalian gas LPG, tabung 3 kg dilarang digunakan oleh restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, batik, binatu, usaha jasa lasa dan usaha tani tembakau. Inspeksi mendadak itu juga menindaklanjuti imbuan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, untuk memperketat distribusi LPG 3 kg.

Sementara itu Sekretaris Disperindag Kota Yogyakarta Agus Maryanto menambahkan, pengusaha langsung diberikan pembinaan dan dilakukan penukaran tabung gas 3 kg dengan tabung gas nonsusidi 5,5 kg. Setiap dua tabung gas 3 kg diganti dengan satu tabung gas 5,5 kg.

“Alasan pengusaha katanya kalau kehabisan (gas subsidi) sulit. Kalau pakai yang 3 kg dimana-mana ada. Tapi pengelola memahami aturan pemerintah terkait penggunan 3 kg sehingga tidak ada masalah saat harus ditukar gas nonsubsidi. Kami akan intensifkan sidak pengawasan gas LPG bersubsidi,” jelas Agus.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina agar menjamin ketersediaan gas LPG bersusbidi 5,5 kg, sehingga tidak menyulitkan pelaku usaha. Dia menyampaikan hasil pengawaasan Disperindag Kota Yogyakarta ke agen dan pangkalan gas 3 kg sebelumnya ditemukan gas bersubsidi dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Sesuai HET harusnya di agen sekitar Rp 15.000/tabung ada yang menaikkan harganya hingga Rp 17.000/tabung. Sedangkan harga sampai ke pengguna langsung berkisar Rp 22.000/tabung sampai Rp 23.000/tabung,” tandasnya. (Tri)

Read previous post:
Hadapi Pilkada 2020, DPC PDIP Sukoharjo Minta Kader Rapatkan Barisan

SUKOHARJO (MERAPI) - DPC PDIP Sukoharjo meminta kepada jajaran internal dan kader untuk merapatkan barisan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Close