Inspektorat Awasi Ketat Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Corona

SUKOHARJO (MERAPI) – Inspektorat Sukoharjo melakukan pendampingan dan pengawasan ketat terhadap 150 desa dalam penggunaan dana desa terkait penyebaran virus corona. Antisipasi dilakukan untuk mencegah pelanggaran dan dana bisa digunakan sesuai aturan dalam penanganan virus corona. Sebab sistem yang berjalan sekarang mengalami perubahan drastis dibanding tahun sebelumnya.

Inspektur Sukoharjo Djoko Ipung Poernomo, Jumat (29/5) mengatakan, pendampingan dan pengawasan ketat sudah rutin dilakukan Inspektorat Sukoharjo terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di 150 desa di 11 kecamatan di Sukoharjo setiap tahun. Namun khusus tahun 2020 ini perlakuan yang dilakukan petugas berbeda dibanding tahun lalu karena kondisi pandemi virus corona.

Bentuk pendampingan dan pengawasan ketat dilakukan Inspektorat Sukoharjo sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa. Dalam arahan tersebut pemerintah pusat meminta kepada lembaga pengawas untuk membantu dalam pendampingan dan pengawasan penggunaan dana desa terkait penyebaran virus corona.

Dana desa yang jumlahnya bervariasi di masing masing desa diarahkan pemerintah pusat untuk digunakan terkait penanganan virus corona. Dalam penggunaan tersebut pemerintah desa wajib melaksanakannya secara transparan dan akuntabel.

“Situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ditengah pandemi virus corona membuat program yang direncanakan awal pemerintah desa berubah dalam penggunaan dana desa. Sebab dana desa diarahkan pusat membantu penanganan virus corona. Inspektorat Sukoharjo dalam hal ini membantu dalam pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan penggunaan dana desa sesuai aturan,” ujarnya.

Pemerintah desa yang sudah terlanjur menyusun program pembangunan terpaksa harus melakukan sejumlah revisi terkait penyebaran virus corona. Dana desa tidak sepenuhnya digunakan membangun namun diarahkan ke hal lain seperti pemenuhan kebutuhan penyemprotan disinfektan, rumah isolasi atau karantina mandiri, bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya.

Revisi program tersebut dan penggunaan dana untuk menjalankannya dengan menggunakan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan pemerintah desa. Inspektorat Sukoharjo ditegaskan, Ipung akan melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti penggunaan dana desa terkait penyebaran virus corona sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

“Sekarang masih tahap awal dimana desa baru mencairkan dana desa tahap pertama. Tentu kami menunggu tahapan selesai lebih dulu dan pertama akan diperiksa dokumen selanjutnya bukti fisik riil di masyarakat terkait penggunaan dana desa dalam penanganan virus corona,” lanjutnya.

Inspektorat Sukoharjo sudah menerjunkan petugas melakukan pengawasan di masing masing desa. Petugas mengingatkan tentang prinsip transparansi dan kelengkapan dokumen dalam penggunaan dana desa terkait penyebaran virus corona.

“Ketika dokumen lengkap dan penggunaan dana jelas maka peluang pelanggaran kecil. Prinsipnya harus transparan jangan bermain menggunakan dana desa terlebih lagi saat situasi pandemi virus corona. Sebab sanksi sangat berat dan pengawasan dilakukan banyak pihak termasuk masyarakat,” lanjutnya.

Pengaduan penggunaan dana desa terkait pandemi virus corona bisa dilaporkan masyarakat ke Inspektorat Sukoharjo dilengkapi dengan bukti dan keterangan jelas. Petugas nantinya akan melakukan tindaklanjut berupa pengecekan lapangan.

“Pemerintah desa sudah membagikan BLT untuk warga terdampak pandemi virus corona. Dana itu menggunakan dana desa dan apabila masyarakat menemukan pelanggaran maka bisa dilaporkan pada Inspektorat Sukoharjo dan akan ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Asisten II Sekda Sukoharjo Widodo mengatakan, pada prinsipnya pemerintah desa pada tahun 2020 ini mendapat kelonggaran dari pemerintah pusat membantu warga di desa setempat terkait dampak penyebaran virus corona dengan membagikan BLT. Bantuan diberikan menggunakan dana desa sebesar Rp 600 ribu per warga penerima. Meski demikian bantuan dana yang diberikan tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku.

“Pemerintah desa jangan berbuat curang. Dana desa untuk BLT terkait pandemi virus corona tetap wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo dikatakan Widodo sudah melibatkan petugas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membantu pendampingan dan pengawasan. Salah satunya Inspektorat Sukoharjo. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran dan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan. (Mam)

Read previous post:
Bayam Merah Ditakuti Darah Rendah

IKHTIAR agar kesehatan tetap normal alias tak terganggu layak dilakukan segenap lapisan masyarakat. Pemanfaatan aneka bahan alami baik yang hidup

Close