Bupati Gelar Sidak Penyaluran Bantuan Sosial Selesai Sebelum Lebaran

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat sidak bantuan sosial BST Kemensos di Balai Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura. (Foto: Wahyu Imam Ibadi)
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat sidak bantuan sosial BST Kemensos di Balai Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura. (Foto: Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (MERAPI) – Penyaluran bantuan sosial dampak penyebaran virus corona di Sukoharjo diminta bisa selesai sebelum Lebaran. Bantuan diharapkan bisa segera dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu diinstruksikan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) disejumlah wilayah penyaluran bantuan sosial.

Selain bupati dalam sidak juga diikuti Ketua TP PKK Sukoharjo Etik Suryani. Sidak digelar di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Desa Jetis, Kecamatan Baki, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak dan dan Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Kamis (21/5) mengatakan, sidak dilakukan untuk memantau langsung proses penyaluran bantuan sosial baik dari sisi kesiapan petugas, barang atau uang dan KPM. Bantuan sosial yang disidak seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa paket sembako dari Pemkab Sukoharjo, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos berupa uang tunai Rp 600 ribu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa menggunakan dana desa.

Hasil pemantauan diketahui untuk bantuan JPS tidak ditemukan masalah dan sudah disalurkan pada KPM. Pemkab Sukoharjo terkait JPS sudah melakukan dua kali penyaluran pada KPM yakni berupa paket sembako bulan April dan Mei.

Bupati mengatakan, juga mengecek secara langsung kondisi tempat penyaluran berupa Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). Selain itu juga dicek kualitas sembako berupa beras, minyak dan kecap yang dibagikan ke KPM.

Dalam sidak bupati juga mengecek penyaluran BLT menggunakan dana desa. Bupati mengingatkan pada kepala desa agar transparan dalam data. Bantuan tidak boleh tumpang tindih atau penerima dobel menerima bantuan lain.

“KPM yang sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lain maka tidak boleh dobel atau tumpang tindih. Termasuk kemarin ada laporan perangkat desa masuk dalam daftar penerima bantuan sosial maka tidak boleh mengambil dan memang dilaksanakan dilapangan tidak diambil,” ujarnya.

Khusus untuk perangkat desa yang masuk dalam data penerima bantuan sosial ditegaskan bupati sudah membuat surat penyataan. Perangkat desa tersebut dipastikan tidak mengambil bantuan sosial setelah dilakukan pengecekan. Bantuan sosial tersebut rencananya akan dialihkan ke KPM lain yang lebih berhak.

“Sudah saya instruksikan penyaluran bantuan sosial selesai sebelum Lebaran,” lanjutnya.

Bantuan sosial lain yang dipantau bupati yakni BST dari Kemensos berupa uang tunai Rp 600 ribu. Khusus untuk BST bupati melihat ada kemungkinan belum semua bantuan tersalurakan sebelum Lebaran.

“Untuk BST sekitar 37 ribu KPM penerima bisa selesai sebelum Lebaran. Tapi sisanya yang belum kemungkinan setelah Lebaran. Kalau dipaksakan juga tidak mampu karena keterbatasan dari kantor pos,” lanjutnya.

Kendala yang ditemukan dilapangan yakni keterbatasan petugas dan server dari kantor pos. Sebab pelayanan harus dilakukan langsung oleh petugas pos secara online. (Mam)

Read previous post:
Libatkan Pansel Independen, Pemkab Sukoharjo Lelang Lima Jabatan Eselon II

SUKOHARJO (MERAPI) - Posisi lima jabatan eselon II dilelang secara terbuka untuk melakukan pengisian kekosongan. Proses tersebut dilaksanakan Pemkab Sukoharjo

Close