Miliaran Rupiah Tak Disetor, Bendahara Kantor Desa ‘Disemprot’ Kantor Pajak

Sosialisasi perpajakan bagi perangkat pengelola DD dan ADD oleh KPP Pratama Karanganyar. (Foto:Abdul Alim)
Sosialisasi perpajakan bagi perangkat pengelola DD dan ADD oleh KPP Pratama Karanganyar. (Foto:Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Setoran pajak kegiatan desa bersumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 belum terealisasi penuh. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Karanganyar mengindikasi terjadi pungutan yang diselewengkan oleh oknum perangkat kantor desa.

“Apakah sekretaris desa atau kaur keuangan desa belum memahami mengenai pajak? Kegiatan bersumber ADD maupun DD (Dana Desa) itu berpajak. Ada kemungkinan mereka sudah memungutnya dari rekanan, namun belum disetor ke kantor pajak. Atau malah tidak dipungut. Dari 162 desa di Karanganyar, muncul angka pajak Rp 3,42 miliar yang belum diseor ke kantor pajak pada 2018,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 KPP Pratama Karanganyar, Sukardi kepada wartawan di sela sosialisasi kewajiban perpajakan pengelola ADD dan DD di pendopo rumah dinas bupati, Kamis (14/3).

Ia menyebut besaran pajak bisa sampai lima persen dari anggaran yang dipakai. Seperti, PPN setiap pengerjaan fisik pembelian barang. Kantor pajak mengetahui potensi belum disetor itu dari realisasi 2018 sebesar 86 persen. Sedangkan sisanya 14 persen atau setara Rp 3,42 miliar belum disetor.

“Jika perangkat masih bingung, silakan datang ke kantor desa. Bawa LPj kegiatan desa ke petugas account representatif. Nanti akan dibantu menghitung,” katanya.

Meski keterlambatan setor pajak bersanksi denda, namun KPP Pratama membuka pemutihan apabila wajib pajak tidak mampu membayar beban tersebut. Gantinya, mereka diminta mengajukan penghapusan denda sehingga hanya pokok pajak yang dibayar. Pajak penggunaan DD dan ADD tidak dibayar bisa disebabkan faktor lain seperti kelalaian atau lupa, serta kebutuhan itu tidak dimasukkan saat penyusunan RAB.

“Ada sanksi. Terlambat setor didenda 2 persen per bulan. Maksimal 48 bulan. Namun, WP punya hak mengajukan pengurangan dan atau penghapusan sanksi,” katanya.

Dalam sosialisasi itu, ia juga mengundang inspektur inspektorat daerah. Harapannya, para inspektur ikut mendampingi sekretaris dan bendaharan kantor desa agar taat pajak penggunaan DD dan ADD. Ia sekaligus mengingatkan pengurusan pajak sebelum batas akhir pelaporan SPT tahunan pada 31 Maret 2019.

“Segera melaporkan e-filling. Kalau ada kesulitan, jangan segan ke kantor pajak. Kami menyiapkan petugas yang siap membantu,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta perangkat desa mematuhi aturan perpajakan. Ia meyakini, hal itu tidaklah sukar apabila perangkat desa berkomitmen dan memegang teguh integritasnya. Mengenai pajak, orang nomor satu di Pemkab Karanganyar ini menyebutnya perantara berkah.

“Misalnya NJOP yang tidak dinaikkan. Kalau selalu dipatuhi pajaknya, Insya Allah berkah,” katanya. (Lim)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Awali Tanam Tembakau Petani Gelar Ritual Among Tebal

TEMANGGUNG (MERAPI) - Kabut tebal menyelimuti kawasan tegalan Ndeles di lereng Gunung Sumbing wilayah Desa Legoksari Kecamatan Bulu Temanggung ketika

Close