TINJAU JALUR EVAKUASI MERAPI: Komisi A Sebut “Rusak Sangat Parah Sekali”

MERAPI-ANTARA
Truk penambang pasir melintas di jalur evakuasi Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman,

CANGKRINGAN (MERAPI) – Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti, sebut jalur evakuasi lereng Gunung Merapi mengalami kerusakan yang sangat parah dan harus segera dilakukan perbaikan.
Hal itu diungkapkan Ani usai melakukan kunjungan Komisi A DPRD Sleman terkait mitigasi bencana menyusul penggembungan Merapi, Senin (13/7). Ani dan rombongan komisi A juga merasakan sulitnya jalur evakuasi yang rusak akibat sering dilalui truk-truk pengangkut pasir tersebut.
“Ada permasalahan yang memang harus segera kita tindaklanjuti tentang rusaknya jalur evakuasi yang sangat sangat parah sekali,” ungkapnya.

Rusaknya jalur evakuasi, disebutkan Ani, akan menyulitkan masyarakat saat akan melakukan proses evakuasi. Medan jalan yang sangat rusak dan berdebu sangat tidak mungkin digunakan sebagai jalur evakuasi apabila tidak segera diperbaiki.
“Kami tadi sudah melalui jalur tersebut. Dan masyarakat itu sendiri akan kesulitan jika melakukan pengungsian atau meninggalkan rumah ketika akses jalan rusak,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa melakukan koordinasi segera. Harapannya agar jalur tersebut layak dan memudahkan masyarakat apabila nantinya dilakukan proses evakuasi.
“Baik dari Kabupaten Sleman atau BNPB bisa mengsinkronkan. Harapannya biar nanti pembangunan itu segera dilakukan. Karena terkait dengan perkembangan Merapi, otomatis jalur evakuasi harus disiapkan dan benar-benar layak,” tegasnya.
Terkait dengan mondar-mandirnya truk pengangkut pasir di jalur tersebut, Ani meminta masyarakat mau berbagai jalan. Hal itu karena sudah ada jalur tambang yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Ketika bisa bekerjasama dengan pengusaha di pertambangan tersebut untuk merawat jalur yang biasa dipakai, saya rasa jalurnya akan baik. Karena ada beberapa jalan atau jalur yang diperbaiki dan itu kerjasama penambang dan masyarakat juga pemerintah hasilnya luar biasa,” terangnya.

Sementara, terkait dengan pengajuan perbaikan dari masyarakat ke Pemkab Sleman sejak tahun 2018 tersebut, Ani menyebut terdapat aturan pembangunan di zona merah radius 3 meter. Namun, rencana pembangunan bisa dilaksanakan setelah diterbitkannya SK Bupati di akhir tahun 2019 lalu.
“Jadi permasalahannya di radius 3 km itu tidak boleh ditinggali masyarakat, termasuk tidak boleh adanya pembangunan. Akan tetapi sekarang sudah ada SK Bupati yang bisa mengakses untuk perbaikan jalur evakuasi. Dan SK itu baru diterbitkan di akhir tahun 2019,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jalur Evakuasi di Lereng Merapi yang dikenal sebagai jalan poros desa Glagaharjo sepanjang 2 km mengalami kerusakan. Jalan yang juga dipakai sebagai jalur evakuasi tersebut, membutuhkan perbaikan karena situasi Merapi yang mengalami penggembungan. (C-8)

Read previous post:
Pandemi Covid-19 & Meningkatnya Perceraian

MEDIA massa ramai memberitakan peningkatan signifikan kasus perceraian di tanah air saat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Ini fakta yang

Close