Data Penerima Bansos Mengacu Tim Tingkat Padukuhan

MERAPI-AWAN TURSENO
Sukiman (kanan) menyerahkan Memori Aspirasi kepada Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta.

SLEMAN (MERAPI)-Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman Cokro Pamungkas meminta agar bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dapat lebih tertata dan tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman, Sukiman Hadiwijoyo saat beraudiensi sekaligus menyampaikan Memori Aspirasi kepada jajaran anggota DPRD Sleman yang diterima Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta di salah satu rumah makan di Sleman, Rabu (24/6).

Dijelaskan Sukiman, pemberian bantuan sosial (bansos) sering terjadi permasalahan dikemudian hari. Begitu pula bansos dampak Covid-19 yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah baru-baru ini meninggalkan jejak kurang baik seperti tidak tepat sasaran dan ditemukan penerima ganda.

“Di Kabupaten Sleman, dari 1.212 padukuhan hampir merata data penerima bantuan belum sempurna. Dari sisi penerima ada yang salah sasaran, tetapi ada pula mendapat ganda. Bahkan ada juga sebaliknya masyarakat yang semestinya mendapatkan sesuai hak dan kriterianya tetapi justru tidak menerima,” ungkap Sukiman.

Menurutnya, peristiwa ini terjadi berawal dari pendataan yang tidak sinkron yaitu data yang berawal dari tingkat padukuhan hingga pemerintah desa dengan pihak lain yang ikut mendata penerima bantuan. Data dari pihak lain tersebut tidak konfirmasi dengan tim tingkat padukuhan.

“Ada data yang berasal dari pihak lain diusulkan menerima bantuan. Tetapi nama-nama itu tidak konfirmasi ke padukuhan. Sehingga data yang telah tersusun di tingkat padukuhan menjadi berbeda di tingkat desa karena ada pihak lain yang ikut campur tangan. Akibatnya, ada penerima yang mendapat dua kali,” imbuhnya.

Akibat dari tidak adanya koordinasi, lanjut Sukiman, justru merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.
Sukiman berharap, untuk penerima bantuan dari APBD Sleman yang disebut Sapu Jagad atau sapu Bersih yang akan datang, data penerima harus mengacu pada tim dari padukuhan setempat. Apabila ada pihak lain yang ingin mengajukan warganya harus sepengahuan tim seleksi setempat.

Pada kesempatan tersebut Haris Sugiharta menegaskan, agar tidak terjadi kesalahan data dan salah sasaran maka dibutuhkan keberanian dan berpegang teguh pada aturan yang ada. Bantuan dampak Covid-19 dari APBD Sleman diberikan khusus kepada warga yang selama ini belum menerima bantuan.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman, penerima bantuan yang bersumber dari APBD Sleman yaitu mereka bukan PNS, anggota TNI/Polri, pensiunan, perangkat desa dan staf perangkat desa maupun karyawan BUMD. Ketentuan lain adalah warga yang belum atau tidak menerima bantuan dari pemerintah baik itu pusat maupun provinsi.

Agar bantuan tidak salah sasaran dan terjadi kembali seperti penyaluran bantuan sebelumnya, Haris berharap pemerintah desa menyeleksi lebih ketat sesuai aturan yang ada. Apabila ada usulan nama-nama penerima dari pihak lain tetapi tidak sesuai dengan regulasi harus dibatalkan dan diganti yang lebih berhak menerima.
“Bantuan Sapu Jagad atau Sapu Bersih dari APBD Sleman diberikan berdasarkan KK. Kalau ada dua nama tetapi masih menjadi satu KK, yang berhak menerima adalah satu orang,” tegasnya.

Haris berharap, bagi masyarakat yang telah menerima bantuan agar tidak mengajukan lagi ke bantuan Sapu Jagad. Apalagi dalam mengajukan bantuan kali ini terdapat surat pernyataan yang berisi belum pernah menerima bantuan yang wajib ditanda tangani oleh pemohon.
“Apabila diketahui melanggar ketentuan, penerima yang melanggar aturan harus mengembalikan uang itu,” tandas Haris. (Awn)

Read previous post:
Pencabutan Tanggap Darurat Covid-19 Dipertanyakan

PURWOREJO (MERAPI) – Pencabutan masa tanggap darurat covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dipertanyakan. Menyusul diberlakukannya era new habit atau

Close