CATATAN AKHIR TAHUN- JCW Korupsi di DIY Masih Tinggi


Baharuddin Kamba SH (Merapi-Istimewa)
Baharuddin Kamba SH (Merapi-Istimewa)

YOGYA (MERAPI) – Jogja Corruption Watch (JCW) menilai kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan di wilayah hukum Polda DIY maupun Kejaksaan Tinggi DIY pada tahun 2019 terbilang masih cukup tinggi.
“Dari catatan kami ada beberapa kasus yang menjadi perhatian bersama. Sebut saja pada Juni 2019 ada kasus korupsi aset tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Purwomartani Kalasan Sleman. Selain tanah 2.240 m2 ada pula rumah seluas 1.000 m2 dan mobil yang disita kejaksaan, diduga berasal dari hasil korupsi pengadaan tanah BPMRP pada Kemendikbud. Total kerugian Rp 5,9 miliar,” ujar Baharuddin Kamba, Koordinator Pengurus Harian JCW kepada wartawan, Rabu (1/1).
Selanjutnya pada Juli 2019 kasus korupsi pada kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta dengan nlai kerugian negara fantastis yakni Rp 21, 6 miliar lebih. Kasus P4TK ini ditangani Polda DIY. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka.
Pertengahan Agustus 2019, warga Yogyakarta dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum jaksa dan pengusaha di Solo, Jawa Tengah. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus suap lelang pada proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo Yogyakarta.
Ketiga tersangka adalah ES, jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku anggota Tim Pengawal Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) , SS merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan GY selaku Direktur Utama pada PT Manira Arta Mandiri.
Selain itu, sepanjang tahun 2019 kasus korupsi dana desa di beberapa daerah di DIY juga cukup mencolok. Pada pertengahan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Kepala Desa (Kades) Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun 2015 dan 2016. Diduga kerugian negara Rp 633,8 juta dari hasil korupsi.
Selanjutnya awal Desember 2019 dua pejabat di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo diduga terlibat korupsi dana desa. Kepala desa dan bendahara diduga menyelewengan dana desa sebesar Rp 1,15 miliar yang bersumber dari APBDes, APBN dan bantuan dari Pemkab Kulonprogo dalam kurun waktu 2014 – 2018.
“JCW memberikan apresiasi beberapa kasus korupsi di beberapa daerah baik yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik yang masih dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Namun JCW prihatin terhadap oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus SAH. Masih adanya kasus korupsi dana desa di Sleman dan Kulonprogo merupakan potret buruk lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa,” tegas Baharuddin. (C-5)

Read previous post:
Berbahan Asam Jawa Ditakuti Sariawan

KEBERADAAN tanaman asam Jawa penting dilestarikan. Pemilik  nama ilmiah Tamarindus indica ini termasuk tanaman multi manfaat. Bagian buahnya yang sudah

Close