PERLU DITERBITKAN PERDA- Perlindungan Pekerja Informal Masih Lemah


Berbagai elemen saat melakukan deklarasi mendukung jaminan kepada pekerja informal. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Berbagai elemen saat melakukan deklarasi mendukung jaminan kepada pekerja informal. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

GONDOMANAN (MERAPI) – Jaringan Advokasi Masyarakat Peduli Pekerja Informal (Jampi) Yogyakarta meminta DPRD DIY untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait jaminan bagi pekerja informal. Hal ini untuk mewujudkan adanya jaminan dan perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja informal.


Untuk itu berbagai elemen dari Yasanti, ICM, LBH Yogyakarta, SPPR Kota Yogyakarta, SPPR Bantul, Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY, Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia, PEKKA, Komunitas Jamu Gendong Yogyakarta, Mitra Wacana, RTND, Yayasan Samin Walhi Yogyakarta, SP Kinasih, Paju Monca dan Aliansi Masyarakat Peduli HAM melakukan deklarasi di halaman Taman Budaya Yogyakarta (TBY) di Gondomanan Yoga, Jumat (13/12) sore.


Dalam deklarasi tersebut, berbagai elemen yang tergabung dalam Jampi meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa perangkat peraturan perundang-undangan terhadap pekerja informal di DIY. “Hal ini sebagai salah satu subjek penting dalam menopang kehidupan ekonomi Indonesia, eksistensi dan kontribusi pekerja informal di seluruh pelosok negeri agar tak dipandang sebelah mata,” ujar Abdul Malik Akdom dari LBH Yogyakarta di sela-sela acara.


Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan jumlah Pekerja Informal yang tersebar di Indonesia sebanyak 59,4% dengan total 72.672.192 jiwa. Data ini merupakan angka mayoritas dari jumlah seluruh pekerja di Indonesia. Namun kondisi tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan minimnya perangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak mendasar sebagai pekerja informal.


Hal tersebut juga terjadi di DIY dengan minimnya perangkat peraturan perundang-undangan terhadap pekerja informal merupakan sebuah realitas yang menggerakkan beberapa pekerja informal yang terdiri dari Perempuan Pekerja Rumahan, Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Gendong untuk selalu mengorganisir, mengekspresikan serta berjuang menuntut pemerintah memberikan akses perlindungan hukum demi kehidupan yang lebih baik.


Sampai saat ini kekosongan hukum tersebut mengakibatkan beberapa hal yang sangat mendiskriminasi mereka sebagai pekerja seperti beban kerja yang tak manusiawi, upah kerja yang tak layak, ketidak jelasan kontrak kerja, fasilitas kerja yang tak layak, diskriminasi oleh pemberi kerja hingga persoalan jaminan sosial dan beberapa praktik-praktik lain yang sangat merugikan Pekerja Informal.


“Untuk itu kami menyerukan dan meminta kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk aktif mendukung perjuangan pekerja informal Yogyakarta dalam menuntut pemerintah menjamin hak-hak mendasar pekerja informal yang tertuang dalam perangkat peraturan perundang-undangan,” tegas Abdul Malik. (C-5)


Read previous post:
Anak milenial tampil gaya dengan clothing #pedasgeneration
KOLABORASI INDOMIE-STARCROSS Lahirkan Fashion Anak Muda Milenial

DUNIA clothing bagi anak muda tentu bukan hal baru. Sejumlah distro dengan kreativitasnya berani menampilkan sesuatu yang beda gaya dan

Close