DINILAI SULITKAN MASYARAKAT AKSES KESEHATAN – LBH Bhijak Siap ‘Judicial Review’ UU BPJS


LBH Bhijak bersama masyarakat Sorowajan saat audiensi ke Fraksi PKS DPRD DIY. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
LBH Bhijak bersama masyarakat Sorowajan saat audiensi ke Fraksi PKS DPRD DIY. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhijak Ikadin Yogyakarta berencana melakukan judicial review terhadap UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena berbagai aturan yang berlaku dalam UU tersebut meresahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.


“Kami akan melakukan judicial review UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya jaminan kesehatan juga dapat dikelola pemerintah daerah,” ujar Eet Susita SH MSc, Direktur LBH Bhijak Ikadin Yogyakarta kepada wartawan usai melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD DIY, Senin (9/12).

Kedatangan kelima warga Sorowajan Banguntapan Bantul didampingi LBH Bhijak Ikadin Yogyakarta diterima Ketua Faksi PKS, Ir Imam Taufik bersama Sekretaris Sofyan Setyo Darmawan ST MEng dan anggota Huda Tri Yudiana ST yang merupakan Wakil Ketua I DPRD DIY.

Karena selama mendampingi warga Sorowajan Banguntapan Bantul, LBH Bhijak kesulitan memperjuangkan hak-haknya. Beberapa warga yang tidak mampu ingin mendapatkan fasilitas kesehatan tetapi karena punya tunggakan pembayaran BPJS mandiri maka tidak bisa digunakan.


Selain menyarankan untuk mencari surat keterangan tidak mampu untuk dilampirkan ke BPJS, LBH Bhijak berharap pemerintah daerah dapat memberikan jaminan kesehatan bagi warganya yang sakit. Tetapi saat ini pemerintah daerah tak memikirkan kewenangan apapun karena jaminan kesehatan telah terpusat dalam layanan BPJS.


“Rencana bulan Januari kami akan mengajukan judicial review UU BPJS. Tetapi sebelumnya pada Desember ini kami akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa ahli untuk menguatkan legal formal dalam mengajukan judicial review ke MK. Sehingga warga Indonesia yang termasuk fakir, miskin dan orang yang tidak mampu bisa masuk jaminan dan dibayar oleh negara,” tegas Eet Susita.


Sementara Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari masyarakat yang akan diadukan ke pusat. Karena keluhan masyarakat terkait BPJS sangat banyak terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada terobosan hukum berupa judicial review hal itu dinilai sangat positif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pengguna BPJS.

“Sepanjang masalah itu dirasakan masyarakat maka kami akan selalu ada bersama mereka,” jelas Sofyan.
Selain itu sampai saat ini DPRD DIY telah membuat Pansus Pengawasan Kebijakan Kesehatan. Melalui Pansus tersebut nantinya akan disampaikan ke pusat apakah di daerah memungkinkan untuk melaksanakan jaminan kesehatan daerah yang menjadi solusi masyarakat. (C-5)


Read previous post:
MERAPI-ZAINURI ARIFIN Danrem Pamungkas dan peserta jalan sehat keluarga senam sajojo dalam peringatan Hari Ibu
PERINGATAN HARI IBU Brigjen Zamroni Mengikuti Jalan Sehat dan Senam Sajojo

DANREM  072/Pamungkas Brigjen TNI M Zamroni beserta isteri Dessy Zamroni, Minggu (8/12/2019) mengikuti kegiatan jalan sehat keluarga dalam rangka memperingati

Close