Polres Kulonprogo Hentikan Tambang Tanah Urug Ilegal di Kaligondang

TEMON (MERAPI) – Aktivitas penambangan tanah urug tanpa izin di wilayah Kaligondang, Desa Temon Kulon Kecamatan Temon Kulonprogo, dihentikan petugas Polres Kulonprogo dengan penyitaan alat berat dan armada tambang. Petugas juga melayangkan surat pemanggilan kepada penanggung jawab proyek tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, AKP Ngadi kepada wartawan, Rabu (17/10) menyampaikan, tindakan penertiban dilakukan pihaknya lantaran ada laporan warga yang merasa resah dengan aktivitas tambang ilegal di Kaligondang. Setelah diperiksa, aktivitas penambangan tanah urug tersebut ternyata tidak mengantongi izin.

“Penangungjawab aktivitas tambang, Kn, tidak bisa menunjukkan surat izin,” kata AKP Ngadi.

Selain ilegal, aktivitas penambangan tanah urug ini juga dianggap menipu warga karena dikatakan untuk membuka jalan, namun faktanya dijual untuk kepentingan pembangunan Bandara NYIA. Atas temuan ini, petugas langsung menghentikan operasional tambang dan menyita kelengkapannya.

“Ada dua alat berat dan dua armada tambang yang kami amankan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, petugas juga memeriksa empat orang saksi yang merupakan operator alat berat dan sopir truk tambang. Tidak menutup kemungkinan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY akan digandeng untuk menentukan langkah hukum yang tepat.

“Kita sudah layangkan surat pemanggilan kepada penanggungjawab aktivitas tambang untuk diperiksa,” sambung AKP Ngadi.

Sementara itu, Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution menerangkan, aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kaligondang diduga melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ancaman hukuman berdasarkan peraturan tersebut yakni penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

”Yang bersangkutan melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” katanya. (Unt)

Read previous post:
Sleman Canangkan 3 Desa DBKS

SLEMAN (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Sleman kembali mencanangkan tiga desa menjadi Desa Binaan keluarga Sakinah (DBKS). Ketiga desa tersebut adalah

Close