Satpol PP Pati Tutup 10 Tempat Karaoke

Satpol PP Pati menggelar operasi penertiban tempat karaoke yang menyalahi perda 8/2013. (MERAPI-Alwi Alaydrus)
Satpol PP Pati menggelar operasi penertiban tempat karaoke yang menyalahi perda 8/2013. (MERAPI-Alwi Alaydrus)

PATI (MERAPI) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung bergerak cepat menutup 10 tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan. Operasi penutupan Kamis (15/2) berlangsung dramatis karena sempat mendapat perlawanan dari sejumlah karyawan karaoke.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP, Riyoso memimpin jalannya operasi, mengerahkan 140 petugas. Terdiri dari anggota Satpol PP, Linmas, ditambah tim gabungan TNI, Polri dan petugas pemadam kebakaran. Saat pasukan Satpol PP melaksanakan operasi, sempat membuat kondisi arus lalulintas pantura tersendat selama beberapa menit.

Kendati dalam operasi penutupan sempat mendapatkan perlawanan pengusaha karaoke, namun petugas tetap berhasil melakukan penyegelan sejumlah tempat karaoke yang melanggar perda Pati 8/2013. Terdiri Giras cafe, Permata, Citra, Meteor, Natalia, MDK, Mars, Mutiara, Koplak, Marimar, dan The Boss.

“Satpol PP diberikan mandat menegakkan perda. Sehingga langkah penutupan tempat karaoke yang melanggar perda no 8 th 2013, tidak bisa ditunda” tegas Riyoso.

Plt Kepala Satpol PP Pati mengimbau masyarakat untuk menghormati wibawa pemerintah. “Satpol PP tidak ingin dijuluki sang pemberani atau pahlawan. Namun Satpol PP Pati senantiasa akan bertindak tegas dalam melaksanakan penegakkan perda” tandas Riyoso.

Selama dilakukan operasi penegakkan perda 8/2013 di tempat karaoke, sempat juga disaksikan secara langsung anggota DPRD dari komisi A dan komisi B.

Sebelumnya ratusan pemandu karaoke (PK) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Pati, Rabu (14/2). Mereka memprotes kebijaksanaan pemkab yang akan menutup tempat karaoke. Para pendemo juga meminta agar DPRD Pati merevisi perda 8/2013 karena dianggap nemberatkan pengusaha karaoke.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati H Muhamadun menegaskan sikap mendukung terhadap operasi penegakan perda 8/2013. “Dewan mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan ekskutif” ujarnya, Jumat (17/2). “Semua fraksi DPRD Pati mendukung langkah penertiban tempat karaoke yang menyalahi perda 8/2013” tegasnya.

H Muhamadun juga memastikan jika pihak legislatif juga tidak akan merevisi perda 8/2013. “Tidak ada alasan hukum untuk merubah isi perda tersebut” tegas politikus PKB. (Cuk)

Read previous post:
Pjs Bupati Karanganyar Sentil Jalan Rusak

KARANGANYAR (MERAPI) - Bupati Karanganyar resmi dijabat sementara Asisten II Sekda Provinsi Jawa Tengah, Prijo Anggoro Budi Raharjo. Di hari

Close