Eksekusi Tanah di Rejodani Dinilai Cacat Hukum

Eksekusi Tanah di Rejodani Dinilai Cacat Hukum
Kuasa hukum termohon saat menunjukkan relas pemberitahuan yang baru saja didapat dari pihak desa dengan tanda tangan palsu.

SLEMAN (MERAPI) – Eksekusi pengosongan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 637 m2 di Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman oleh Pengadilan Agama (PA) Sleman dinilai cacat hukum. Hal itu dikarenakan sebelum pelaksanaan eksekusi pada Kamis 25 Januari 2018, pihak termohon eksekusi Ahmad Agus Dwiono ST tak pernah menerima anmaning maupun surat pemberitahuan adanya eksekusi.

“Dalam pelaksanaan eksekusi termohon atau kuasa hukumnya tak pernah diberi tahu. Kami merasa kecolongan karena eksekusi dilakukan secara diam-diam tanpa adanya pihak termohon. Kami kecewa dengan eksekusi karena tak ada pemberitahuan dan barang-barang milik termohon diletakkan di pekarangan orang lain,” ungkap Enji Pusposugondo SH didampingi Eri Rama Diza Mukti SH, Rico Gilang Samudra SH dan Fajar Kurnia Adi SH dari BHA Law Firm selaku kuasa hukum termohon dalam keterangan pers kepada wartawan, Jumat (26/1).

Setelah adanya eksekusi pihak kuasa termohon baru mendapatkan relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan sehari setelahnya. Surat tersebut didapat dari pihak Desa Sariharjo Ngaglik Sleman yang dititipi Juru Sita PA Sleman. Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang dititipkan ke PA Sleman kepada Desa Sariharjo pada Senin 15 Januari 2018 tak pernah disampaikan dan diserahkan ke termohon. Bahkan anehnya bukti penerimaan relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani termohon justru dipalsukan pihak desa.
“Saat kami kroscek ke desa ada salah satu orang yang dengan sengaja menandatangani di atas nama termohon dan itu juga diakui. Ini jelas sebagai perbuatan pidana pemalsuan,” lanjut Enji menjelaskan.

Sebelumnya menitipkan relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi, pihak PA mengatakan telah melakukan anmaning atau teguran ke pihak termohon pada awal November 2017. Karena termohon tak berada di tempat maka surat dititipkan ke pihak desa. Bahkan selama ini termohon atau kuasanya juga tak pernah menerima anmaning yang dimaksud.

“Setelah anmaning pertama seharusnya ada anmaning kedua bisa ditempel atau dipasang di media massa yang diketahui publik. Tetapi hal itu tak dilakukan dan pihak PA beralasan belum pengalaman melakukan eksekusi karena pelaksanaan eksekusi karena baru pertama melakukan,” jelas Enji.

Diketahui, perkara ini terjadi setelah sebelumnya sertifikat objek sengketa milik termohon dipinjam temannya sebagai jaminan utang di BMT Artha Sejahtera di Kadipaten Kraton Yogyakarta senilai sekitar Rp 450 juta hingga membengkak dan bila dilunasi mencapai sekitar Rp 900 juta. Karena utang tak dibayar maka pihak BMT melelang dan dimenangkan pemohon Siti Muntofiah warga Jakarta dengan harga Rp 1,3 miliar.

Dengan adanya lelang pihak termohon telah mengajukan gugatan pembatalan risalah lelang hingga saat ini masih upaya hukum banding. Tetapi pemohon tetap mengajukan eksekusi dan telah dilaksanakan pihak PA Sleman. (C-5)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Raih Untung dari Usaha Sangkar Burung
Raih Untung dari Usaha Sangkar Burung

SEIRING dengan banyaknya penggemar burung berkicau maupun anggungan, kebutuhan sangkar burung kian tak terbendung. Peluang meraih untung dan diharapkan bisa

Close