BELUM KANTONGI IMB DAN IZIN OPERASIONAL USAHA – Warnet Korban Pemerasan Nekat Beroperasi

Kafe internet di Jalan Ipda Tut Harsono tampak dari luar sudah beroperasi, meski belum mengantongi izin
Kafe internet di Jalan Ipda Tut Harsono tampak dari luar sudah beroperasi, meski belum mengantongi izin

UMBUHARJO (MERAPI) – Kafe internet di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho, Yogya yang menjadi korban pemerasan oknum tenaga bantuan Dinas Lingkungan (DLH) Kota Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin atau illegal. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta belum menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional usaha itu. Padahal bangunan kafe internet di sisi barat jalan itu sudah berdiri dan beroperasi.

“Itu belum berizin. Kemarin saya cek belum ada izin IMB. Sudah mengajukan (IMB), tapi ditolak karena belum punya UKL UPL,” kata Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta, Setiyono, Kamis (25/1).

Dia menjelaskan UKL UPL adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang direkomendasikan dan diterbitkan DLH Kota Yogyakarta. UKL UPL itu menjadi salah satu syarat untuk penertiban IMB. Dengan kondisi di lapangan bangunan kafe internet sudah jadi dan beroperasi tanpa IMB, maka ada pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung.

“Itu pelanggaran perda. Harusnya orang membangun itu pegang IMB dulu, baru bangun. Pembangunan harus sesuai tata ruang. Pelanggaran itu menjadi ranah dinas terkait yang menindak,” terangnya.

Meskipun bangunan sudah berdiri, dia menyatakan IMB masih dapat diproses sepanjang diajukan lagi sesuai syarat seperti UKL UPL dan secara tata ruang terpenuhi. Kawasan di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho itu, lanjutnya, secara tata ruang bisa untuk usaha. Namun sebelum IMB diajukan, harus diproses hukum dulu karena bangunan itu telah dibangun sebelum izin diterbitkan.

Selain IMB, kata dia, usaha kafe warnet itu juga harus mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP). Dia menyampaikan usaha itu menggabungkan jasa internet dan kafe yang menyediakan makan serta minum, sehingga harus memiliki kedua izin operasional itu. “SIUP dan TDUP juga belum dimiliki kafe internet itu,” ujar Setiyono.

Secara terpisah Kepala DLH Kota Yogyakarta Suyana menyatakan pelaku usaha kafe internet di Timoho mengajukan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Sedangkan untuk UKL UPL tidak menerbitkan karena pemohon mengajukan SPPL. Menurutnya itu bisa terjadi karena ukuran lahan untuk usaha yang diajukan ke DLH dan Dinas Perizinan berbeda, sehingga ditolak.

“Dulu lahan yang diajukan kecil sehingga dokumen cukup SPPL yang kami keluarkan. Tapi minta izin ke Perizinan (ukuran) sudah besar. Dokumen kajian lingkungan dan pengelolaan harus ada sebelum ada kegiatan,” papar Suyana.

Ditambahkan, SPPL diterbitkan untuk lahan di bawah 500 meter persegi. Sedangkan dokumen UKL UPL untuk lahan di atas 500 meter persegi serta di atas 10.000 meter persegi dokumen harus ada analisis dalam lingkungan. Sementara saat hendak dikonfirmasi kemarin, pihak kafenet tersebut belum menberikan tanggapan.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang Staf Tenaga Bantu atau pegawai honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, berinisial IA ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Polda DIY lantaran memeras pengusaha warnet di kawasan Jalan Ipda Tut Harsono, Yogya itu. Pelaku meminta uang Rp 15 juta sebagai syarat mengurus penerbitan IMB serta pengajuan izin memindah pohon di taman sepanjang jalan atau In Gang. uang itu diminta IA saat pengelola megajukan IMB. (Tri)

Read previous post:
Kasubaghumas Polresta Yogya AKP Partuti (kiri) menunjukkan kedua tersangka dan HP hasil kejahatannya
TEREKAM CCTV MALIOBORO, 2 PELAKU DIBEKUK DI HOTEL – Kehabisan Ongkos Bulan Madu, Pengantin Baru Nyopet

GONDOMANAN (MERAPI) - Gara-gara kehabisan ongkos bulan madu, pasangan pengantin baru, Ny Sw (37) dan Ad (52) asal Surabaya, nekat mencopet

Close