PRAPERADILAN SP3 POLDA DIY – SP3 Dapat Diganti SKP2

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum saat memberikan pendapat sebagai ahli
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum saat memberikan pendapat sebagai ahli

SLEMAN (MERAPI) –  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum menyatakan polisi atau penyidik jangan mau untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kalau sejak awal yakin dengan penyidikannya dan telah dilakukan maksimal maka jangan mau menghentikan perkara karena ditolak tetapi minta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2).

“Penyidik jangan asal menghentikan perkara dengan alasan demi kepentingan hukum,” ungkap Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum saat memberi keterangan ahli dalam sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Sie Bik Ngiok alias Ny Ayem melalui kuasa hukumnya Hillarius Ngaji Merro SH dan Harapan Silalahi SH di PN Sleman, Jumat (8/12).

Termasuk dalam menyatakan perkara itu nebis in idem, kedaluwarsa atau seorang tersangka meninggal dunia seharusnya sudah diketahui sebelum ada penetapan tersangka. Sehingga ketika salah satu unsur tersebut terjadi maka penanganan perkara dapat dihentikan sebelum dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan.

Karena sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penyidikan dan minimal mengantongi 2 alat bukti. Dengan begitu penetapan tersangka menunjukkan ada perbuatan pidana dan telah diketahui pelakunya.

Dalam mekanisme penuntutan sebelum tersangka diajukan ke persidangan seorang penyidik harus menyelesaikan kewajiban pelimpahan. Bila berkas belum lengkap maka jaksa mengeluarkan P19 dan mengembangkan ke penyidik untuk melengkapi sesuai petunjuk yang diberikan.

“Kalau penyidik yakin kasus yang ditangani telah memenuhi unsur pidana dan penyidikan maksimal dan jaksa menolak sehingga kasus tak P21 maka penyidik dapat meminta jaksa mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) sehingga tak harus mengeluarkan SP3,” lanjut Prof Dr Edward.

Sehingga dalam SP3 tersangka Joko atas laporan pemohon Ny Ayem, penyidik tak tegas dengan jaksa. Alasan jaksa menolak karena kasusnya sudah kadaluwarsa. Untuk itu langkah paling tepat yang diambil penyidik yakni meminta SKP2 sehingga yang bertanggung jawab atas kasus tersebut tak hanya kepolisian tetapi juga kejaksaan. (C-5)

Read previous post:
Brigjend Pol Ahmad Dofiri saat melantik pejabat baru Polda DIY
POLDA DIY ROTASI JABATAN – Dua Kapolres dan Pejabat Utama Diganti

DEPOK (MERAPI)- Sejumlah pejabat utama, serta dua Kapolres di wilayah DIY mengalami pergeseran jabatan. Dua Kapolres yang mengalami pergantian adalah

Close