SIDANG PERDANA KASUS SETNOV 13 DESEMBER – Praperadilan Terancam Gugur

JAKARTA (MERAPI) – Sidang perdana ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik diagendakan berlangsung pada 13 Desember 2017 atau sehari sebelum putusan praperadilan yang diajukan Setnov.

“Sudah ditetapkan waktu persidangannya yaitu hari Rabu depan, 13 Desember 2017 penetapannya pukul 09.00 WIB,” kata juru bicara pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Ibnu Basuki Wibowo di pengadilan Tipikor Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Setya Novanto dan pengacaranya sedang mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sidang perdana berlangsung pada Kamis (7/12) dan putusan diperkirakan akan dibacakan pada Kamis (14/12) sore. Jika demikian praperadilan terancam gugur. Kemarin PN Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon. Sidang lanjutan praperadilan Novanto akan dilanjutkan pada Jumat (8/12) dengan agenda jawaban dari pihak KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf (d) UU 8 tahun 1981 KUHAP disebutkan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” adalah saat pokok perkara disidangkan.

Susunan majelis hakim juga sudah ditetapkan dengan ketua PN Jakarta Pusat menjadi ketua majelis.

“Majelisnya yaitu bapak Dr Yanto, ketua pengadilan sendiri karena hakim Jhon Halasan mutasi ke Pontianak. Selanjutnya hakim anggota 1 Frangki Tambuwun, anggota 2 Emilia Djajasubagja, hakim ad hoc-nya Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin, anggotanya tidak ada perubahan,” tambah Ibnu seperti dikutip Antara.

Empat anggota majelis yaitu Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin adalah hakim yang sama yang mengadili perkara e-KTP sebelumnya dengan tiga terdakwa lain yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan Andi Narogong.

“Justru kalau perkara yang sama di-split itu relatif hakim yang telah menangani perkara tersebut itu dianjurkan kembali menangani seperti itu karena relatif lebih menguasai perkara, kecuali ada hal khusus seperti Pak Jhon Halasan yang sebagai hakim tinggi Pontianak nah diganti langsung oleh ketua pengadilan Pak Dr Yanto,” ungkap Ibnu.

Menurut Ibnu, pemilihan susunan majelis hakim adalah hak prerogatif ketua PN Jakarta Pusat yaitu Yanto sendiri. Ibnu juga mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk keamanan selama persidangan nanti.(*)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Mahasiswa Nyuri Motor di Kampus
Mahasiswa Nyuri Motor di Kampus

UMBULHARJO (MERAPI) - Seorang oknum mahasiswa kampus swasta di Yogya, Ow (21) ditangkap petugas Polsek Umbulharjo, Yogya setelah mencuri motor

Close