PRAPERADILAN GOA PINDUL – Pemohon Menduga SP3 Terbit Karena Tekanan

PRAPERADILAN GOA PINDUL - Pemohon Menduga SP3 Terbit Karena Tekanan
Para saksi pemohon yang diajukan dalam sidang praperadilan

SLEMAN (MERAPI) – Penghentian penyidikan dan SP3 terhadap kasus dugaan pengusahaan air tanpa izin di Goa Pindul dengan tersangka Subagiya ditengarai ada unsur tekanan atau intimidasi dari Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, sebelum SP3, beberapa kali Bupati Badingah mendatangi Polda DIY agar penyidik menghentikan penyidikannya.

“Saat kami menemui penyidik, Direskrimsus Polda DIY Kombes Antonius Pujianto mengatakan kalau Bupati Gunungkidul baru saja datang pagi dan sering ke Polda. Bupati meminta penyidik menghentikan penyidikan karena kasus tersebut masih mediasi dengan pemilik tanah,” ungkap Siput, saksi dari pemohon dalam keterangan di muka persidangan dipimpin hakim Hj Satyawati Yun Irianti SH dan kuasa pemohon Oncan Poerba SH didampingi Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH serta kuasa hukum termohon Heru Nurcahya SH MH dkk di PN Sleman, Kamis (7/12).

Dalam pertemuan, Antonius yang juga termohon III tersebut menyatakan Atiek sebagai pemilik tanah tetapi bukan sebagai pemilik goa. Padahal sejak tahun 1999 pemohon bersama almarhum suaminya semula ingin memiliki goa untuk budidaya sarang walet. Tetapi notaris menyarankan bila ingin memiliki goa harus membeli tanah sehingga Atik membeli tanah di atas Goa Pindul dengan luas hampir 1 hektare.

Agar usaha sarang burung walet tak diganggu dan dimasuki orang maka pemohon memasang portal. Tetapi dalam perjalanan pada tahun 2010, Subagiya membuka usaha wisata air di Goa Pindul dengan merusak portal sehingga usaha sarang burung walet rusak.

Pemohon sempat mengingatkan kepada Subagiya mengapa tak meminta izin untuk mengelola Goa Pindul. Tetapi Subagiya menyatakan tak harus meminta izin pemilik lahan karena sudah diperintahkan Wakil Bupati Gunungkidul, Imawan Wahyudi. Pemohon akhirnya melaporkan perusakan tetapi polisi mengeluarkan SP3 dengan alasan pelaku tak ditemukan.

Untuk itu penyidik menyarankan pemohon melaporkan adanya tindak pidana pengusahaan air dan melaporkan 6 orang sekaligus ke termohon II. Tetapi termohon II hanya menetapkan Subagiya sebagai tersangka sebelum kasusnya diambil alih termohon I dan dilakukan SP3.

Dengan adanya SP3, saksi bersama pemohon menemui Aspidum Kejati DIY Tri Subardiman menceritakan adanya SP3. “Aspidum kaget saat kami sampaikan masalah penghentian kasus ini. Padahal Kejati menilai pengusahaan air tanpa izin itu merupakan tindak pidana,” lanjut Siput menegaskan. (C-5)

Read previous post:
SIDANG PERDANA KASUS SETNOV 13 DESEMBER – Praperadilan Terancam Gugur

JAKARTA (MERAPI) - Sidang perdana ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik diagendakan

Close