Kades Purwosari Digugat ke PTUN

Kuasa pemohon menunjukkan surat permohonan yang diajukan ke PTUN Yogya
Kuasa pemohon menunjukkan surat permohonan yang diajukan ke PTUN Yogya

YOGYA (MERAPI) – Termohon Kepala Desa (Kades) Purwosari Girimulyo Kulonprogo digugat ke PTUN Yogyakarta oleh salah satu warganya atau pemohon, Sampurno warga Sabrangkidul Purwosari Girimulyo Kulonprogo. Hal itu dilakukan setelah termohon tak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diminta pemohon sebagai syarat konversi atas tanah warisan miliknya.

“Kami menganggap Kades sebagai pejabat tata usaha negara yang telah melakukan suatu perbuatan fiktif positif atau diam dengan tak mengeluarkan surat keputusan yang menjadi kewenangannya. Terhadap perbuatan itu kami ajukan permohonan ke PTUN atas sikap yang diambil termohon,” ujar kuasa hukum pemohon, Moelyadi SH MH CLA kepada wartawan, Sabtu (25/11).

Pemohon merupakan pemilik sah atas tanah pekarangan berupa tegal dengan Letter C No 212 seluas 79.250 m2 di Tegalsari Purwosari Girimulyo Kulonprogo. Surat kepemilikan berdasar putusan PN Wates hingga PK ke MA dan telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap pada 1981 dari gugatan terhadap kades terdahulu karena menjual tanah tersebut ke pihak lain tanpa seizin pemiliknya.

Sampai saat ini objek tersebut belum dilakukan balik nama karena tak ada itikad baik Pemdes Purwosari untuk melaksanakan putusan eksekusi PN Wates. Untuk itu pemohon mengajukan permohonan konversi ke Kantor Pertanahan Kulonprogo pada 9 Februari 2017 agar memproses objek Letter C tersebut menjadi sertifikasi hak milik (SHM) sebagaimana putusan pengadilan.

Salah satu syarat untuk mengajukan konversi harus ada SKT yang diterbitkan dan ditandatangani termohon selaku Kades Purwosari. Untuk itu pada 19 Oktober 2017 pemohon menyampaikan surat permohonan penerbitan SKT. Karena SKT merupakan salah satu syarat melakukan konversi atau pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kulonprogo. Dalam SKT termohon wajib menerangkan tentang objek tanah, batas tanah, pemilik tanah dan menyatakan atas tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat.

Sehingga tanpa adanya SKT maka proses pensertifikatan tanah menjadi terhenti. Untuk itu pemohon mengajukan permohonan ke PTUN karena sikap termohon sebagai pejabat negara  yang tidak melaksanakan tugasnya menerbitkan SKT. Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 3 UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sementara atas permohonan tersebut, majelis hakim yang diketuai Desy Wulandari SH memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban. Untuk itu persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu depan. (C-5)

Read previous post:
GUGATAN ANGGOTA DEWAN KANDAS
GUGATAN ANGGOTA DEWAN KANDAS – Penggugat Meninggal Karena Serangan Jantung

BANTUL (MERAPI) - Gugatan anggota DPRD Bantul, Drs H Sarinto SPd (66) warga Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan Bantul terhadap para

Close