Istri Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Istri Setnov Dicegah ke Luar Negeri
Istri Setnov Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA (MERAPI) – Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor, dicegah bepergian ke luar negeri. Deisti akan dicegah selama 6 bulan.

“KPK telah mengirimkan surat ke (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan ke luar negeri terhadap Deisti Astriani Tagor dalam proses penyidikan e-KTP dengan tersangka ASS,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (23/11).

Deisti dicegah dalam statusnya sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Permintaan pencegahan itu disampaikan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi. “Jangka waktu 6 bulan ke depan terhitung sejak 21 November 2017. Karena dibutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus e-KTP dan agar saat dibutuhkan keterangannya tidak sedang berada di luar negeri,” ujar Febri memberi alasan pencegahan itu.

Peran Deisti juga tengah ditelisik KPK terkait saham di PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera. Kedua perusahaan itu sempat muncul dalam persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Kedua perusahaan tersebut muncul dalam investigasi kasus e-KTP yang dilakukan KPK, termasuk bagian dari rangkaian fakta persidangan juga yang ditelusuri untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.

Setya Novanto (Setnov) kemarin menjalani pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

Usai diperiksa, Setnov mengatakan hanya pemeriksaan lanjutan. “Pemeriksaan lanjutan saja,” katanya. Selain itu, ia menegaskan masih menjabat Ketua DPR saat ini. “Masih (Ketua DPR),” katanya,

Sementara Polri menghormati proses hukum yang dijalani Ketua DPR Setya Novanto di KPK. Saat ini Novanto berstatus sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP. Sebelumnya Setya Novanto melaporkan dugaan penggunaan surat palsu pimpinan KPK ke Bareskrim. “Dalam kaitan kasus yang sedang dihadapi Setya Novanto, dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi, tentu penyidik Polri mendahulukan apa yang sedang dilaksanakan oleh KPK,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.

Martinus mengatakan sikap Polri tersebut dilatarbelakangi tindak pidana korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa dan penegakan hukumnya harus didahulukan.

“Karena sebagaimana aturan yang ada, memang harus didahulukan proses penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ya itu (kejahatan luar biasa) seperti terorisme (penanganannya) juga begitu,” ujar Martinus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan penyidik sedang meminta keterangan para ahli terkait kasus surat palsu pimpinan KPK. Tito ingin penyidik segera menentukan ada-tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. “Sekarang ini proses pengumpulan keterangan ahli yang lain, kalau nanti keterangan ahli lain menyatakan bahwa ini tidak ada, bukan tindak pidana, kita hentikan,” kata Tito. (*)

Read previous post:
Kompol Heru Muslimin saat menunjukkan layanan aplikasi WhatsApp yang bisa digunakan untuk lapor polisi
Lapor Polres Sleman Bisa Lewat WhatsApp

SLEMAN (MERAPI)- Polres Sleman terus memberikan inovasi sebagai wujud percepatan pelayanan kepada masyarakat, terutama soal pengaduan masalah dan kejadian. Salah

Close