Polda DIY Gelar Pemantauan Tiga Bulan Sosialisasi Permenhub Ditolak Sopir Taksi Online

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana saat memberikan keterangan pers terkait sosialisasi Permenhub 108
Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana saat memberikan keterangan pers terkait sosialisasi Permenhub 108

DEPOK (MERAPI) – Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau yang dikenal dengan taksi online terus dilakukan. Sosialisasi dihadiri perwakilan pengemudi konvensional, serta perwakilan pengemudi angkutan khusus dalam jaringan (daring).

Namun sebagian besar pengemudi angkutan khusus menegaskan sikapnya untuk menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Salah satu poin utamanya karena mereka tidak ingin menjadi angkutan umum, dan hanya memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi.

Sedangkan, sebagian besar pengemudi konvensional mendukung Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Namun, memang tetap ada beberapa tuntutan, yang harapannya dapat tetap diterapkan salah satunya zona merah.

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana menegaskan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 merupakan kepastian hukum, usaha dan perlindungan. Hal itu diperuntukkan kepada semua pengemudi.

Menurutnya, peraturan ini justru akan memberikan perlindungan kepada pengemudi angkutan khusus, serta legitimasi untuk beroperasi. Cucu menuturkan, peraturan ini sudah mengakomodasi semuanya baik angkutan umum maupun khusus.

“Dalam peraturan ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online yakni wajib mengikuti uji KIR, pengemudi memiliki SIM umum, dan harus berbadan hukum,” kata Cucu saat melakukan sosialisasi di Gedung Sebaguna Polda DIY, Senin (6/11).

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo mengatakan, kehadiran Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 secara otomatis menggugurkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Karenanya, ia berharap, sambil berjalan aturan yang ada dapat dilaksanakan.

“Pemerintah ini mengatur tujuannya baik, dan untuk mewujudkan satu keadilan bagi semuanya, tapi itu terus dicoba,” katanya.

Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Latief Usman menambahkan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 mulai berlaku 1 November 2017. Tentu dengan masa sosialisasi yang telah pula ditentukan yaitu tiga bulan.

“Dengan demikian jika masa sosialisasi itu berakhir pada 1 Februari 2018 akan ada penindakan,” katanya.

Sementara itu Penasihat Koperasi Pengemudi Taksi Argometer (Kopetayo), Sutiman mendesak Dishub dan Polda DIY untuk segera bertindak menertibkan taksi online yang belum memenuhi ketentuan dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017. “Dishub dan Polda DIY kami mohon tindak tegas taksi online mulai besok. Tak perlu menunggu tiga bulan” ujarnya. (Shn)

Read previous post:
Pelaku beserta barang bukti saat digelandang di Polsek Berbah
Pelajar Bawa Pistol, 5 Kali Nodong di Jalanan

BERBAH (MERAPI) - Aparat Polsek Berbah Sleman mengamankan seorang pemuda berinisial AC (16) pelajar SMK warga Demangan Tegaljatimulyo Pleret Bantul,

Close