Sopir Taksi Argometer Minta Pergub Diterbitkan

DANUREJAN (MERAPI) – Setelah pengemudi taksi online plat hitam menggelar aksi, giliran Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo) menyuarakan aspirasinya ke DPRD DIY, Kamis (2/11). Mereka mendukung Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

“Peraturan (taksi online) dikeluarkan pemerintah melalui permenhub sudah satu-dua kali gagal. Kami khawatir Permenhub 108 akan terjadi lagi hal seperti itu. Maka kami dari Kopetayo tetap mendukung Permenhub 108 tetap dijalankan,” kata Ketua Kopetayo, Rudi Kamtono.

Kopetayo juga mendesak Pemda DIY segara menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait taksi online turunan Permenhub 108 tahun 2017. Dia menuturkan dalam pertemuan antara Kopetayo dengan Sekda Pemda DIY dan Dinas Perhubungan (Dishub) DIY di Kepatihan beberapa waktu lalu sudah dinyatakan mulai 1 November 2017 akan menindaklanjuti permenhub itu.

“Kami juga menginginkan segera diterbitkannya pergub serta surat penindakan sehingga di DIY baik Dishub dan Ditlantas bisa langsung menindak pelaku-pelaku pelanggar yang tidak sesuai Permhub 108,” terangnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai kewenangan dewan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait. Menurutnya Permenhub nomor 108 tahun 2017 itu menjadi solusi setelah sejumlah pasal dalam Permenhub nomor 26 tahun 2017 sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Secara terpisah Kepala Dishub DIY Sigit Sapto Nugroho menyampaikan akan menindaklanjuti Permehub 108 yang berlaku mulai 1 November 2017 dengan merevisi Pergub terkait taksi online. Pergub akan disesuaikan dengan Permenhub 108 dan dibahas bersama pihak terkait seperti organisasi angkutan darat dan operator aplikasi taksi online. Beberapa hal yang akan diatur di antaranya tarif batas atas dan bawah serta kuota. (Tri)

 

Read previous post:
Asdep PABHS, Ali Khasan memukul gong menandai dibukanya acara peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perlindungan dan penanganan ABH
Anak Berhadapan Hukum, Perlu Perlindungan

YOGYA (MERAPI) - Penanganan kasus atau perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum sepenuhnya memberikan hak-hak bagi

Close