Satpol PP Kesulitan Eksekusi Reklame Besar

BANTUL (MERAPI) – Hampir setiap hari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul melakukan penertiban spanduk dan banner illegal. Setiap kali penertiban, Satpol PP mengamankan puluhan iklan yang dipasang tidak sesuai dengan regulasi. Bahkan dipastikan spanduk dan banner tersebut tidak mengantongi izin. Namun begitu sejauh ini baru spanduk dan banner saja yang ditertibkan, sedangkan reklame berukuran besar luput dari eksekusi petugas.  Padahal di wilayah ini terdapat belasan reklame yang seharusnya dibongkar.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Bantul, Sahadi mengatakan setiap bulannya mengirimkan belasan surat teguran. Surat teguran ini dilayangkan kepada pemilik reklame yang memiliki izin sudah kedaluwarsa.  Surat teguran ini wajib diberikan sebelum reklame bisa dieksekusi jika perizinan tidak diperpanjang. “Kebanyakan memang izinnya sudah habis tapi tidak diurus,” sebutnya, Rabu (25/10).

Sahadi menambahkan di wilayahnya banyak perusahaan penyedia jasa periklanan yang sudah memiliki izin operasional. Namun untuk reklame harus ada izin tersendiri. Izin reklame sendiri memiliki periode yang berbeda-beda. Sementara, untuk reklame yang sejak awal tidak mengantongi izin, maka menurutnya bisa langsung dieksekusi oleh Satpol PP. “Kalau yang ada izinnya tapi kedaluwarsa menunggu peringatan dulu, tapi yang memang tidak berizin bisa langsung (eksekusi),” imbuhnya.

Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Satpol PP Bantul, Kitri Suwondo mengakui kesulitan untuk mengeksekusi reklame besar. Alasannya anggaran eksekusi yang cukup besar. Pihaknya harus menggandeng pihak ketiga untuk menurunkan reklame. Padahal biaya penurunan bisa mencapai Rp 5 juta untuk satu unit reklame. Sementara untuk mengeksekusi sendiri, Kitri mengatakan masih terkendala alat. Salah satunya adalah mobil hidrolik yang harus meminjam kepada Dinas Perhubungan. Selain itu alat lain seperti mesin las yang sebenarnya tinggal melengkapi tabung gasnya.  “Alatnya sudah ada, tinggal tunggu tabung gasnya.  Jadi ya sampai sekarang saya simpan di gudang karena belum bisa dioperasionalkan,” tandasnya.

Tanpa alat-alat yang memadai, Kitri khawatir eksekusi reklame akan membahayakan personelnya. Sehingga pihaknya harus menunggu kelengkapan alatnya. Dia menambahkan selama ini dana eksekusi hanya sebatas spanduk dan banner saja. Itupun hanya sebatas uang makan bagi personel Satpol PP. Penertiban ini menurutnya menyasar spanduk yang tidak sesuai dengan Perda Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Reklame. “Spanduk yang melintang jalan atau yang berada di fasilitas publik,” terangnya.

Lebih jauh Kitri menjelaskan, dalam sepekan pihaknya melakukan penertiban sebanyak 4 kali.  Setiap kali menertibkan rata-rata mengamankan 25 spanduk dan banner ilegal. Spanduk-spanduk setelah dikumpulkan kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Dalam sebulan pihaknya membuang sedikitnya dua truk spanduk hasil penertiban. “Satu tiang itu bisa dipakai sampai lima spanduk, dan kita tertibkan semua,” ujar Kitri.

Di Kabupaten Bantul menurutnya paling banyak terdapat spanduk dan banner ilegal di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta. Dicontohkannya di Kecamatan Sewon,  Banguntapan, Kasihan, dan Pleret. Meski hampir setiap hari ditertibkan,  namun spanduk-spanduk ilegal terus bermunculan.  Baginya, penyedia jasa pemasangan iklan sudah berulangkali mendapat teguran. Namun bagi mereka hal terpenting adalah pengambilan dokumentasi sebagai laporan kepada perusahaan pengiklan. Sehingga tidak masalah jika spanduk itu kemudian ditertibkan asalkan sudah dilaporkan kepada perusahaan pengiklan. “Tapi kita juga kesulitan mengidentifikasi perusahaan penyedia jasa pemasangan iklan, apalagi spanduk-spanduk yang tidak jelas,” pungkasnya. (C-1)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Serikat Pekerja Tuntut UMK Rp 2 Juta
Serikat Pekerja Tuntut UMK Rp 2 Juta

MERGANGSAN (MERAPI) - Sebagian serikat pekerja di DIY menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 mencapai Rp 2 juta-Rp 2,6 juta/bulan.

Close