• Selasa, 26 Oktober 2021

Pemerintah Memastikan Persyaratan Sekolah Peenerima BOS Memiliki 60 Siswa, Tidak Berlaku Tahun Depan

- Rabu, 8 September 2021 | 18:01 WIB
Tangkapan layar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu (8/9/2021).  ((ANTARA/Indriani))
Tangkapan layar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu (8/9/2021). ((ANTARA/Indriani))

JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik tidak berlaku pada 2022. Keputusan itu diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19.

“Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan, red.) ini pada tahun 2022,” kata dia dalam raker dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Nadiem mengapresiasi masukan dari Komisi X dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS.

Ia menjelaskan program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

Baca Juga: Seorang Korban Kebakaran di Lapas Tangerang Mengalami luka Bakar 80 Persen

“Jadi, program ini sudah dari 2019, tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk tiga tahun. Itu ada tenggang waktunya,” kata dia seraya menambahkan bahwa situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrem.

Ia menyebut untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar. Nadiem mengatakan bahwa Kemendikbudristek sensitif terhadap situasi masyarakat.

Dia menyatakan akan terus menerima masukan terhadap persyaratan itu dan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pemberlakuannya setelah 2022.

Dia menambahkan pemanfaatan BOS regular tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tetapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan tersebut, memberi fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS.

Baca Juga: Kebakaran LP Tangerang Menjadi 'Alarm' Untuk Benahi Pengelolaan Manajemen Lapas

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Musyawarah Tingkatkan Kualitas Prodi Teknik Mesin

Selasa, 12 Oktober 2021 | 17:20 WIB
X