BOS Biayai Pembelajaran Daring

Para peserta didik di Karanganyar berdialog dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono secara daring. (Foto:Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) reguler dalam mendukung pembelajaran daring tidak dilarang. Hanya saja perlu tercatat dan stransparan. Hal itu dikemukakan Bupati Karanganyar Juliyatmono usai berdialog secara virtual dengan peserta didik usia Paud sampai SMA di Hari Anak Nasional (HAN), Kamis (23/7).
“BOS untuk pembelajaran daring diperbolehkan. Misalnya penyelenggaraan zoom cloud,” katanya.

Berbagai problem muncul saat pembelajaran daring. Mulai dari minimnya kemampuan siswa memiliki sarana pembelajaran daring hingga konten kurang pas disiarkan. Ia menyontohkan, pelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah serung terlambat dimutakhirkan.
“Ruang SIC Kominfo bisa dipakai zoom cloud pelajaran penjaskes. Guru olahraga dihadirkan lalu berdialog secara virtuan dengan murid-muridnya,” katanya.

Sementara itu terkait penggunaan dana BOS reguler untuk mendukung belajar daring masih belum diakrabi sekolah. Di SMPN 2 Karanganyar, bendahara sekolah tak berani melangkah lebih jauh.
“Untuk pembelian pulsa anak, tidak berani membelikannya dari BOS. Malah kalau perlu, kita iuran membelikan ponsel android bagi mereka. Asalkan nanti ponselnya inventaris sekolah. Penggunaan BOS belum terlalu leluasa untuk daring,” katanya.

Sementara itu di peringatan HAN, sejumlah peserta didik mengeluhkan sulitnya pembelajaran daring. Para guru terkesan melempar saja tugas-tugas ke siswa tanpa tahu batas kemampuannya. Materi tugasnya dianggap menyita waktu dan rumit. Para orangtua juga kewalahan membantu mengerjakan tugas itu.
“Guru beri pekerjaan rumah tanpa keterangan apapun. Padahal harus dikumpulkan. Menyusahkan orangtua juga,” kata Koordinator Forum Anak Karanganyar, Varel.

Sedangkan Adelisa (16), seorang siswi SMA di Karanganyar mengeluhkan layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ia dan teman-temannya harus mengantre layanan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP. Sedangkan pendaftaran online sering bermasalah.
“Mau daftar online sering error. Kalau ke kantor dinas, antreannya sudah panjang sejak pagi. Harus datang bolak balik. Padahal di kabupaten/kota sekitar, kita sudah diundang sebelum usia 17 tahun. Saatnya genap usia, langsung bisa ambil e-KTP,” katanya. (Lim)

Read previous post:
DOKTER SPESIALIS ANAK: Tingkatkan Perlindungan Terhadap Kesehatan Anak

DOKTER spesialis anak dr. Ariadne Tiara Hapsari MSiMed. Sp.A mengingatkan, bahwa peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk meningkatkan perlindungan

Close