Kota Yogya Buka Posko Pengaduan, THR Harus Dibayarkan Seminggu Sebelum Lebaran

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021. Posko untuk memfasilitasi terkait keluhan pembayaran THR itu dibuka pada 22 April-12 Mei 2021 di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

“Kami membuka posko pengaduan ini sebagai media bagi pekerja maupun perusahaan terkait pembayaran THR keagamaan,” kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, Rabu (21/4).

Pengaduan terkait keluhan maupun permasalahan pembayaran THR dapat disampaikan langsung ke posko di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Pelapor juga bisa menyampaikan aduan melalui laman https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/ maupun nomor telepon yang tercantum di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

“Kami harap apa yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dan hak pekerja maka harus dilaksanakan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan pembayaran THR keagamaan telah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu yang terbaru melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No M/6/HIK.04/1V/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja di perusahaan.

“Tahun lalu pembayaran THR dapat dicicil, tahun ini tidak dapat dicicil. Harus ada kesepakatan waktu pemberian THR yaitu H-7,” imbuh Tion.

Sedangkan besaran THR, dia mengatakan sesuai Permenaker yaitu satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12x upah.

Dia menjelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR sesuai waktu dalam undang-undang, maka mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan dan itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan itu dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja yang bersangkutan. Perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan.

“Kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan pekerja harus dilaporkan ke Dinsosnakertrans paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ucapnya.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menerjunkan petugas ke perusahaan untuk memantau pembayaran THR secara sampling di sekitar 16 perusahaan. Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta ada sekitar 1.400. Dari jumlah itu ada sekitar 245 perusahaan yang melakukan pelaporan 216 pekerja PHK dan 2.009 pekerja dirumahkan selama masa pandemi.

“Hasil pemantauan sementara ada dua perusahaan yang siap membayarkan THR pada H-3 Lebaran. Ada juga sebagian perusahaan yang keberatan karena kondisi saat ini pandemi. Kami harap buat kesepakatan waktu pembayaran antara perusahaan dan pekerja tapi untuk nominal THR sesuai Permenaker,” tambah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Rihari Wulandari. (Tri)

Read previous post:
Start-up RiTx Bertani UGM Raih Hermes Startup Award 2020

YOGYA (MERAPI) - Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho beserta tim Start-up RiTx Bertani berhasil meraih prestasi

Close