Soal Larangan Demo, Sultan Persilakan Gugat ke PTUN

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Gubernur DIY, Sri Sultan mengaku belum mendapatkan rincian somasi terbuka dari sejumlah elemen sipil masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Somasi terbuka terkait keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka yang dinilai mengancam demokrasi di Yogyakarta.

“Saya ndak tau persis pertemuannya kemarin dengan Pak Sekda ya,” ujarnya, Kamis (21/1).

Pada pasal 5 pergub tersebut menyebut larangan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pada lima area yakni Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan kawasan Malioboro. Aksi harus dilakukan minimal 500 meter dari pagar atau titik terluar area tersebut.

Sultan mengatakan larangan tersebut tindak lanjut dari keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata. “Saya itu kan harus menindak lanjuti surat menteri ya kan. Iya to. Jadi kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak melaksanakan (perintah),” tegasnya.

Apabila dianggap mengancam demokrasi seperti yang disomasikan tersebut, Sultan justru mengusulkan dan mempersilakan agar dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Saya usul, sudah saya di-TUN (PTUN) aja sehingga kepastian itu ada di pengadilan soalnya kalau saya gak melaksanakan kan juga salah. Melaksanakan juga dianggap tidak demokratis ya sudah di-TUN aja. Ga ada masalah,” lanjut Sultan.

Sehingga menurut Sultan, apapun keputusan pengadilan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Sultan mengaku akan ikut keputusan tersebut. Sultan juga merasa apabila tidak melaksanakan surat menteri tersebut maka ia bersalah. Namun ketika Pergub itu keluar, dirinya dianggap tidak demokratis.

“Kalau saya tidak melaksanakan (surat menteri itu) kan juga salah. Melaksanakan juga dianggap tidak demokratis. Sudah di TUN saja. Jadi keputusan itu keputusan pengadilan apapun keputusannya aku manut,” ujarnya.

Sebelumnya, ARDY dalam rilis yang disampaikan Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli menjelaskan bahwa Pergub ini membahayakan keberlanjutan demokrasi. “Dengan menggunakan kedok pariwisata, gubernur menutup diri dari kontrol publik. Kalau kita baca, pergub ini memakai keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata sebagai konsiderasinya,” tulis rilis ARDY, Rabu (20/1). (C-4)

Read previous post:
Bisa Diolah, Minyak Jelantah Bukan Limbah

Close