Optimalkan BTT Rp 66 Miliar untuk Penanganan Covid-19 di DIY

YOGYA (HARIAN MERAPI) – DPRD DIY mendorong Pemda DIY untuk memaksimalkan penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 termasuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana rumah sakit mengingat kasus positif Covid-19 di Yogyakarta masih belum terkendali hingga saat ini.

Alokasi Biaya Tak Terduga sekitar Rp 66 miliar bisa dioptimalkan, bahkan jika perlu dilakukan realokasi anggaran APBD DIY 2021. “Saya minta untuk rekan-rekan Pemda DIY nggak ragu-ragu untuk menggunakan dana itu semua dan jika kurang jangan ragu-ragu. Kami tunggu rekan-rekan melakukan relokasi anggaran yang penting warga kita rawat dengan baik, yang penting warga kita apa namanya yang sakit-sakit itu terutama terkelola dengan baik jangan sampai ada kasus telantar di Yogyakarta,” papar Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Senin (18/1) di DPRD DIY.

“Itu saya minta melakukan tindakan tepat. Kalau konsekuensi anggaran kalau mau relokasi kami mendukung,” imbuhnya.

Menurut Huda, kondisi rumah sakit yang penuh tidak bisa dipungkiri apalagi ditutup-tutupi lagi. Saat ini tidak mudah bagi pasien Covid-19 untuk bisa dirawat di rumah sakit, bahkan terbilang mewah karena banyaknya antrean untuk bisa dirawat.

“Kita nggak usah menutupi lagi, masyarakat juga harus tahu bahwasanya sekarang rumah sakit rumah sakit juga sangat kuwalahan. Banyak yang gak bisa masuk daripada yang bisa masuk. Kena covid bisa dirawat di rumah sakit itu mewah sekarang. Karena sulit sekali antre rumah sakit ini,” jelasnya.

Gerak cepat Pemda DIY sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat optimal, dan jangan sampai ada warga yang terlantar, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan saat pandemi ini. Meski begitu, masyarakat juga diharapkan tetap patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Syukron Muttaqien mengatakan pemerintah harus terbuka terkait data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Keterbukaan itu sekaligus untuk membuka kesadaran masyarakat akan kondisi Covid-19 di Yogyajarta yang terus masif.

“Pemerintah provinsi harus terbuka kepada masyarakat terkait ketersediaan bed rumah sakit karena itu bagian dari bentuk early warning (peringatan dini) kepada masyararat. Kalau masyarakat tidak melakukan prokes dengan baik maka terjadi ledakan kasus dan ketersediaan bed tidak mencukupi,” jelasnya.

Syukron menegaskan penambahan tempat tidur dan kapasitas rumah sakit juga harus diimbangi upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan prokes, agar Covid-19 dapat dikendalikan. (C-4)

Read previous post:
Rumah Dinas Mantri Pamong Praja Disiapkan Jadi Selter Isolasi

Close