WFH 75 Persen Selama PTKM, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Berjalan

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 443/025/SE/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta, direvisi terkait aturan bekerja di perkantoran. Komposisi pembatasan perkantoran yang menerapkan bekerja dari rumah atau <I>work from home<P> dari semula 50 persen menjadi 75 persen.

“Perubahan menyesuaikan dengan perubahan instruksi Gubernur DIY terkait pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Makanya untuk WFH kami sesuaikan juga,” kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kamis (14/1).

Revisi terkait WFH pada perkantoran itu tertuang dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/065/SE/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta. Pada poin pertama diubah menjadi pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen. Sedangkan 25 persen menerapkan pekerjaan di kantor atau <I>work from office<P> (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

PTKM diterapkan selama 11-25 Januari 2021 sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri dan instruksi Gubernur DIY. “Kami harap masyarakat mentaati protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” paparnya.

Meskipun menerapkan WFH 75 persen di perkantoran, pelayanan publik Pemkot Yogyakarta dijamin tidak terganggu. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menambahkan setelah instruksi gubernur terkait WFH selama PTKM direvisi, Pemkot Yogyakarta juga merevisi SE Walikota.

“Kami juga ikut merevisi dan saat itu langsung diterapkan. Selama WFH pelayanan publik tetap bisa berjalan dan diselesaikan. Apalagi sebagian besar yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa dilakukan secara daring. Saat ini ASN juga masih disibukkan dengan membuat laporan tahunan 2020,” jelas Heroe.

Menurut Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Yogyakarta kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PPKM semakin meningkat dibandingkan hari pertama penerapan PTKM. Misalnya hari pertama pelaksanaan pada 11 Januari, masih ada tempat usaha yang belum menutup usahanya pada pukul 19.00 WIB. Tetapi hari berikutnya mereka sudah memahami dan tutup tepat waktu.

“Kondisinya semakin kondusif. Bagi restoran atau warung makan tetap bisa memberikan layanan hingga lebih dari pukul 19.00 WIB, tetapi khusus untuk pemesanan secara daring. Kursi dan meja dilipat dan di depan ada informasi hanya melayani pesanan daring atau take away (dibungkus),” tandasnya. (Tri)

Read previous post:
Gojek Hadirkan Beragam Fitur dan Perkuat Inovasi J3K Tahun Ini

Close